Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli, Rano Karno menyebut perjalanan politiknya tak lepas dari perjuangan para korban 27 Juli 1996 dan mengajak bangsa tidak melupakan sejarah demokrasi Indonesia.

JAKARTA – Sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam peringatan 30 Tahun Tragedi Kudatuli yang digelar melalui Public Lecture bertajuk “Jalan Buntu Reformasi” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Sabtu (18/7/2026). Di hadapan peserta, pria yang akrab disapa Bang Doel itu tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga mengisahkan perjalanan hidupnya yang menurutnya tak bisa dipisahkan dari perjuangan demokrasi.

Rano membuka pidatonya dengan pengakuan sederhana. Ia datang membawa dua perasaan sekaligus: pulang ke rumah kebudayaan yang membesarkan perjalanan seninya dan membawa utang moral kepada mereka yang mempertahankan demokrasi pada 27 Juli 1996.

“Banyak orang mengenal saya sebagai Si Doel. Dulu saya kira itu hanya cerita keluarga. Makin tua saya makin sadar, Si Doel itu cerita politik,” ujar Rano.

Baca juga: PDIP Bakal Resmikan Monumen Kudatuli, Simbol Perjuangan Demokrasi dan Tolak Kekerasan Negara

Baginya, Si Doel bukan sekadar tokoh sinetron yang dicintai masyarakat. Tokoh itu merepresentasikan kehidupan rakyat kecil yang percaya bahwa pendidikan, kerja keras, dan harga diri mampu mengubah masa depan, meski hidup di tengah keterbatasan.

Ironisnya, ketika kisah Si Doel hadir di layar kaca pada dekade 1990-an, di dunia nyata banyak rakyat yang juga menginginkan perubahan justru menghadapi tekanan kekuasaan.

“Sinetron itu tayang pada tahun-tahun ketika di dunia nyata orang-orang kecil yang percaya pada perubahan sedang dikepung,” katanya.

Dari sanalah Rano membawa ingatan publik menuju Tragedi Kudatuli pada 27 Juli 1996. Menurutnya, mereka yang bertahan di Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro bukanlah orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun privilese, melainkan warga biasa yang mempertaruhkan keselamatan demi mempertahankan keyakinan politiknya.

“Orang-orang yang bertahan di dalamnya bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan elite. Mereka dipukuli, ada yang hilang, dan sampai hari ini keluarganya masih menunggu keadilan,” tuturnya.

Rano mengakui dirinya bukan bagian dari para korban Kudatuli. Saat itu ia masih aktif di dunia hiburan. Namun justru karena tidak mengalami langsung tragedi tersebut, ia merasa memiliki utang moral kepada mereka yang telah membuka jalan bagi demokrasi Indonesia.

“Saya tidak berhak memakai penderitaan mereka sebagai jubah. Tapi justru karena itu saya merasa berutang,” ucapnya.

Ia meyakini perjalanan politiknya hingga dipercaya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan orang-orang yang mempertahankan demokrasi pada 27 Juli 1996.

“Partai yang membesarkan saya, PDI Perjuangan, lahir dari rahim peristiwa itu. Demokrasi yang memungkinkan seorang seniman dipilih rakyat dibayar dengan tubuh orang-orang yang bertahan di Diponegoro,” tegasnya.

Di penghujung pidato, Rano menyampaikan pesan yang mengundang keheningan di ruangan. Menurutnya, ancaman terbesar terhadap demokrasi saat ini bukan lagi sekadar kekerasan fisik, melainkan hilangnya ingatan kolektif terhadap sejarah.

“Hari ini mungkin pesan itu perlu kita lengkapi: lawan lupa, lawan jalan buntu, lawan diri sendiri ketika mulai nyaman dengan ketidakadilan,” pungkasnya.

Tiga puluh tahun setelah Kudatuli, pidato Rano Karno menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya lahir dari perubahan politik, tetapi juga dari keberanian orang-orang biasa yang memilih bertahan ketika ruang kebebasan sedang dipersempit.

Pesan itu pula yang ia titipkan kepada generasi hari ini: menjaga ingatan, agar sejarah kelam tidak pernah terulang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS