PONOROGO – Empat sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo tidak mendapatkan satu pun siswa baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Empat sekolah tersebut, yakni SDN Nailan di Kecamatan Slahung, SDN Setono di Kecamatan Jenangan, SDN 3 Pomahan di Kecamatan Pulung, dan SDN 4 Tempuran di Kecamatan Sawoo.

Selain empat sekolah tersebut, sejumlah SD negeri lainnya juga hanya menerima siswa dalam jumlah yang sangat minim.

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, mengatakan, bahwa fenomena minimnya siswa baru di SD negeri bukan persoalan baru. Menurutnya, kondisi itu hampir selalu terjadi setiap tahun ajaran baru.

“Fenomena ini hampir setiap tahun selalu ada. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, memang karena program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah sehingga jumlah anak usia sekolah menurun,” kata Riyanto di Ponorogo, pada Rabu (15/7/2026).

Selain itu, legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, bahwa masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah. Tidak sedikit orang tua memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta maupun pondok pesantren yang menawarkan program pendidikan berbasis keagamaan.

“Di masing-masing wilayah hampir itu masalahnya. SD swasta yang berbau agama malah banyak yang membludak,” terangnya.

Karena itu, tambah Riyanto, kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Ponorogo yang meminta Dinas Pendidikan segera menyiapkan langkah evaluasi dan solusi jangka panjang.

“Nanti akan kami sharing dengan teman-teman di Dinas Pendidikan bagaimana solusi ke depan, termasuk sekolah-sekolah ini nantinya akan seperti apa penanganannya,” ungkap Wakabid Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Komisi D DPRD Ponorogo juga berencana menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun berikutnya.

“Kami merencanakan hearing dengan Dinas Pendidikan terkait hasil SPMB. Masih ada beberapa persoalan yang perlu diluruskan agar pelaksanaan tahun depan lebih nyaman, lebih fleksibel, dan tidak menimbulkan permasalahan bagi wali murid,” tandasnya.

Ia menilai, sekolah yang kekurangan siswa rata-rata berada di wilayah pinggiran. Pihaknya juga mendorong sekolah-sekolah negeri untuk terus berinovasi agar mampu meningkatkan daya saing. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS