Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Inspektorat memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah sidak menemukan sejumlah persoalan pelayanan. Pejabat yang terbukti berkinerja buruk terancam dicopot dari jabatannya.

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah menemukan berbagai persoalan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar evaluasi, termasuk kemungkinan pencopotan pejabat apabila terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik.

Instruksi tersebut disampaikan Eri saat melantik dan mengambil sumpah 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026).

“Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti. Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot,” tegas Eri.

Berdasarkan hasil sidak, tiga kecamatan yang menjadi perhatian yakni Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.

Di Kecamatan Sukomanunggal, Eri menemukan persoalan pasar tumpah yang belum tertata serta tumpukan sampah di saluran air. Di Kecamatan Semampir, ia menyoroti tidak hadirnya camat dan lurah ketika terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Sementara di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, ia menilai masih terjadi pembiaran terhadap praktik parkir liar.

Selain tiga kecamatan tersebut, Eri mengungkapkan masih ada tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya yang juga akan menjalani pemeriksaan. Menurutnya, para pejabat tersebut tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak.

“Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para pejabat yang baru dilantik, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, jabatan birokrasi merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan.

“Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya,” katanya.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam menjaga fasilitas publik. Salah satunya dengan mengawasi kawasan yang telah ditertibkan agar tidak kembali disalahgunakan, seperti pedestrian yang berubah fungsi menjadi lokasi parkir liar.

Menurut Eri, pengawasan yang konsisten akan mencegah kerusakan fasilitas umum sekaligus menghindari pemborosan anggaran daerah.

“Pedestrian itu dibangun menggunakan uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak lalu kita anggarkan lagi untuk memperbaikinya. Lebih baik anggaran digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.

Eri menambahkan, seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan. Apabila target yang ditetapkan tidak tercapai, mereka diminta siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS