Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi turun langsung menemui massa aksi Cipayung Plus Blitar Raya dan memastikan 11 tuntutan mahasiswa akan dikawal serta diteruskan kepada pihak berwenang sesuai mekanisme.

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, turun langsung menemui massa aksi Cipayung Plus Blitar Raya yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, kemarin.

Dalam dialog bersama mahasiswa, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikawal dan diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi bertajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional sempat diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol protes. Situasi memanas ketika aparat kepolisian berupaya memadamkan api hingga memicu aksi saling dorong dengan peserta demonstrasi.

Di tengah kondisi tersebut, Supriadi memilih keluar dari gedung dewan dan menghampiri massa aksi. Ia duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang mereka sampaikan.

“Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat. Seluruh masukan akan kami terima, pelajari, dan kami teruskan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Supriadi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dalam dialog itu, perwakilan mahasiswa menyerahkan 11 poin tuntutan. Di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan independensi KPK, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Supriadi menegaskan DPRD Kabupaten Blitar tidak hanya menerima dokumen tuntutan, tetapi juga akan menjalankan fungsi representasi dengan mengawal aspirasi tersebut agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat maupun lembaga terkait sesuai kewenangannya.

“Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami siap mengawal seluruh tuntutan sesuai kewenangan DPRD agar suara mahasiswa benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang,” tegas legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.

Sementara itu, Koordinator Aksi Cipayung Plus Blitar Raya, Santa Febriana, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Setelah dialog berlangsung dan dokumen tuntutan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Blitar, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Dialog yang terbangun antara mahasiswa dan DPRD diharapkan menjadi ruang komunikasi yang konstruktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS