Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan model dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen yang dinilai lebih efisien, tepat sasaran, dan memberdayakan sekolah.

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu usulan yang disampaikannya adalah mengarahkan program tersebut ke sistem dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen yang dinilai lebih efisien dari sisi distribusi sekaligus memberdayakan lingkungan sekolah.

Pandangan tersebut disampaikan Amithya saat menerima aspirasi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Universitas Brawijaya dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).

Menurut Amithya, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan dan tata kelola Program MBG.

“Intinya, kami akan meneruskan aspirasi ini ke pusat,” ujar Amithya.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Mia itu menilai evaluasi penting dilakukan agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia menyoroti perlunya peninjauan kembali mekanisme pelaksanaan program, termasuk sistem distribusi yang saat ini masih mengandalkan dapur terpusat untuk melayani sejumlah sekolah sekaligus.

“Saya kira program ini wajib untuk dievaluasi. Karena kalau masih tetap seperti ini pastinya akan banyak sekali ekses pembiayaan yang tidak diperlukan,” katanya.

Menurut Mia, konsep MBG akan lebih efektif apabila dikembangkan melalui dapur atau kantin yang telah tersedia di masing-masing sekolah. Selain mengurangi biaya distribusi, model tersebut juga dinilai mampu memberdayakan sekolah sebagai bagian dari ekosistem pelaksanaan program.

“Dalam bayangan saya, MBG ini memberdayakan kantin sekolah yang ada. Tapi ternyata terpusat pada satu dapur baru yang meng-cover beberapa sekolah. Ini yang kemudian menjadi akumulasi dampak hingga dihadapkan dengan kondisi melemahnya rupiah dan kenaikan BBM sehingga masyarakat resah,” ujarnya.

Selain aspek distribusi, Amithya juga mendorong evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam koridor fungsi pengawasan DPRD, pihaknya menilai setiap program strategis nasional tetap perlu mendapatkan ruang evaluasi agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, DPRD Kota Malang langsung menyusun surat resmi yang berisi seluruh aspirasi mahasiswa untuk diteruskan kepada DPR RI sebagai representasi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan tersebut.

“Tuntutan aksi hari ini untuk bisa kami kirimkan langsung ke DPR RI. Biasanya memang seperti itu. Karena bagaimanapun yang banyak dikritisi adalah kebijakan yang ada di pusat,” pungkasnya.

Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut antara lain meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis serta berbagai kebijakan nasional lain yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

DPRD Kota Malang memastikan seluruh masukan yang diterima akan diteruskan melalui mekanisme resmi sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif terhadap kebijakan publik. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS