Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan SPPG maupun dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan massa aksi mahasiswa, ia menekankan pentingnya evaluasi tata kelola program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya evaluasi tata kelola program tersebut agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Widarto saat menemui massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember di bundaran depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/2026).

Di hadapan para demonstran, Widarto menyatakan DPRD Jember terbuka menerima berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Kawan-kawan bisa melihat jejak digital kami. Sejak jauh hari kami sudah menyarankan agar tata kelola program MBG, khususnya di Jember, ditinjau kembali,” ujar Widarto.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti menutup ruang evaluasi. Menurutnya, setiap program yang menggunakan anggaran negara perlu terus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

“Dukungan terhadap program nasional harus dibarengi evaluasi yang objektif. Tujuannya agar pelaksanaan program semakin baik dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Widarto juga menyinggung kondisi ekonomi yang saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan. Ia menilai pelaksanaan program prioritas pemerintah perlu diselaraskan dengan kondisi fiskal serta kebutuhan riil masyarakat.

“Situasi fiskal saat ini perlu dicermati bersama agar pelaksanaan program pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” ujarnya.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jember itu membawa sejumlah tuntutan. Selain meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), massa juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga berbagai persoalan ekonomi yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Para demonstran juga menyampaikan aspirasi terkait perlunya menjaga batas kewenangan institusi sipil dan aparat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, unsur pimpinan DPRD Jember menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi dan menandatangani dokumen tuntutan untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Widarto menegaskan DPRD Jember akan menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan memastikan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara konstitusional mendapat ruang untuk ditindaklanjuti.

“Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyelenggaraan program-program yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS