Pemkab Blitar perkuat kesiapsiagaan hadapi kekeringan akibat El Nino dengan distribusi air dan strategi pertanian.

BLITAR — Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino dengan menggelar penandatanganan komitmen bersama kesiapsiagaan penanganan kekeringan berintegritas di Pendopo Kanigoro, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala desa se-Kabupaten Blitar, tokoh lintas agama, hingga pelaku usaha.

Bupati Rijanto menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan provinsi dalam menghadapi ancaman kemarau panjang.

“Ini adalah upaya bersama dalam mitigasi El Nino. Jika tidak direncanakan dengan baik, dampaknya bisa luas, mulai dari pertanian hingga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, potensi dampak kekeringan tidak hanya menyasar sektor pertanian, tetapi juga ketersediaan air bersih dan kondisi kesehatan masyarakat.

Untuk memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi, Pemkab Blitar telah menyiapkan mekanisme pelaporan dan distribusi secara berjenjang.

Masyarakat dapat melaporkan kebutuhan air melalui pemerintah desa, yang kemudian diteruskan ke kecamatan hingga ke satuan tugas kabupaten yang berpusat di BPBD.

“Distribusi air bersih harus cepat. Mekanismenya sudah kita siapkan dari desa hingga posko kabupaten,” jelas Rijanto.

Selain sektor air bersih, Pemkab Blitar juga mendorong petani untuk tetap produktif di tengah ancaman kekeringan.

Petani diimbau memanfaatkan sisa ketersediaan air untuk segera melakukan tanam dengan varietas padi yang tahan kekeringan, seperti Inpari. “Selama air masih tersedia, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjaga produksi,” tambahnya.

Rijanto menegaskan tidak semua wilayah di Kabupaten Blitar terdampak kekeringan, sehingga strategi penanganan dilakukan secara terarah sesuai kondisi lapangan.

Pelibatan berbagai pihak, mulai dari kelompok tani, penyuluh, hingga dunia usaha, menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penanganan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam distribusi air bersih.

Dari alokasi awal sekitar Rp80 juta yang sebelumnya cukup untuk 133 rit distribusi, kini hanya mampu menjangkau sekitar 90 rit akibat kenaikan harga BBM.

“Namun kami sudah menyiapkan cadangan awal agar distribusi tetap berjalan saat kondisi darurat,” ujarnya.

BPBD juga telah mengajukan bantuan tambahan ke pemerintah provinsi dan BNPB guna memperkuat kapasitas penanganan.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. “Penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Perlu kerja sama semua pihak,” tegas Wahyudi. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS