SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Bidang Pemerintahan, Sabtu (13/8/2016). Rakor yang dibuka Ketua DPD Kusnadi SH itu diikuti jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari, rakor kali ini diikuti jajaran wakil ketua bidang pemerintahan DPC PDIP dari kabupaten/kota se-Jatim. Seperti Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Wakil Ketua Bidang Maritim, serta dari jajaran sekretaris.

Dalam konteks program-program di bidang ini, jelas Untari, maka DPD PDIP Jatim lebih pada bersifat kebijakan. Menurutnya, DPC-DPC lah nanti yang akan menyusun bersama-sama programnya seperti apa, dan bagaimana mengadvokasi program itu

“Dalam rakor inilah kita sampaikan kebijakan partai terkait bidang pemerintahan, yang nantinya harus diperjuangkan kader kita di kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.

Misalnya, di bidang maritim, PDI Perjuangan ingin bagaimana kader-kader di daerah mampu menjabarkan secara konkret program-program pemberdayaan nelayan, program budi daya laut.

Tentunya, sebut Untari, para kader di kabupaten/kota tersebut punya visi yang sama dengan pemerintahan Presiden Jokowi. (Ini, foto-foto rakorbid)

Hal yang sama, juga berlaku untuk bidang politik, hukum dan keamanan, bidang ekonomi, dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Oleh karena itu, pasca rakorbid ini, kata Untari, hasilnya diharapkan akan langsung diimplementasikan seluruh kader, misalnya melalui anggota Fraksi PDIP DPRD masing-masing. Kepala daerah yang berasal dari PDIP juga diwajibkan untuk menjalankan program tersebut.

Seperti diketahui, struktur kepengurusan di PDI Perjuangan dibagi menjadi tiga bidang besar. Yakni bidang internal, bidang pemerintahan, dan bidang kerakyatan. (goek)