SURABAYA – Tim Verifikator Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tingkat Pusat mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam rangka melakukan validasi lapangan penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional 2025.

Adapun indikator penilaian mencakup berbagai tatanan. Antara lain perlindungan sosial, kesehatan mandiri, kebudayaan, pasar, sekolah, hingga perkantoran.

Selama kunjungan, tim verifikator akan meninjau lokasi-lokasi untuk memvalidasi data yang disampaikan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan berbagai program yang telah dilakukan untuk mewujudkan kota sehat. Di antaranya adalah mewajibkan kepemilikan jamban dan pengelolaan sampah.

Nantinya Pemkot akan berupaya agar 700 RW di Kota Surabaya mampu memilah sampahnya dari rumahnya masing-masing terlebih dahulu sebelum dibuang. Selain itu Kota Surabaya telah mencapai cakupan 100 persen untuk kepemilikan jamban.

“Sampah tidak boleh lagi langsung dibuang ke TPA. Setelah dipilah, harus diolah di komposter atau TPS 3R yang ada di 12 lokasi sebelum akhirnya dibawa ke TPA Benowo,” papar Eri Cahyadi, di ruang sidang wali kota, Kamis (25/9/2025)

Dia menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kota sehat bagi seluruh warga Kota Pahlawan.

“Untuk itu, kami akan terus bergerak bersama untuk mewujudkan kota yang sehat di Kota Pahlawan ini,” ujarnya.

Berbagai progam juga digencarkan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Harapannya mampu menekan pengeluaran kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit.

“Jika semakin banyak warga yang sakit, artinya kita gagal dalam tindakan preventif. Kami ingin biaya-biaya itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif, seperti menekan angka kematian ibu dan anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Kementerian Sosial yang juga merupakan anggota Tim Verifikator KKS Pusat, Ahmad Sobirin menjelaskan bahwa penilaian kota sehat mencakup sembilan tatanan.

Konsep “sehat” tidak hanya terbatas pada masalah medis, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat dari tingkat pribadi, keluarga, hingga lingkungan.

“Kami akan melihat apakah dokumen dan program yang disampaikan Pemkot Surabaya betul-betul dilaksanakan di lapangan atau hanya sekadar teori,” ujar Sobirin. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS