MAGETAN – Ratusan ibu rumah tangga di Magetan meluapkan kekecewaannya dengan mendatangi kantor Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) di Desa Driyorejo, Kecamatan Nguntoronadi yang dianggap telah menelantarkan hak mereka.

Tabungan yang mereka kumpulkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak kunjung bisa dicairkan, sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran.

Menyikapi situasi ini Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya di Komisi B akan turun langsung membantu dan mendampingi para korban koperasi MSI. Ketua Komisi B DPRD Magetan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rita Haryati, menegaskan komitmennya untuk mendampingi dan mengadvokasi para korban hingga persoalan ini tuntas. Dia menyebut kasus ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan dan hak ekonomi masyarakat kecil.

“Fraksi PDI Perjuangan siap untuk mengadvokasi dan mendampingi penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Kami berdiri bersama masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang telah menjadi korban atas dugaan kelalaian manajemen koperasi ini,” ujar Bunda Rita sapaan lekatnya, Sabtu (26/4/2025).

Bunda Rita meminta agar para korban tetap tenang dan tidak mengambil tindakan di luar hukum. DPRD, lanjut Bunda Rita, akan memastikan kasus ini dibuka secara terang dan keadilan ditegakkan. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun korban yang dirugikan lebih jauh akibat persoalan ini.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi permasalahan ini. Jangan khawatir, kami akan kawal proses ini dari awal hingga akhir,” tegas  Rita Haryati. Sebagai bentuk tanggung jawab legislatif, Komisi B DPRD Magetan akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk pengurus koperasi dan dinas teknis, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar minggu depan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menelusuri akar persoalan dan menentukan langkah penyelesaian.

“Saya dari Komisi B akan memanggil pihak terkait untuk RDP pada minggu depan. Kita ingin tahu secara jelas duduk persoalannya, agar korban tidak hanya mendapat janji, tetapi solusi nyata,” jelasnya.

Rita mendorong Dinas Koperasi dan UKM untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap koperasi di Magetan. Menurutnya, kejadian ini menjadi cerminan lemahnya kontrol dan manajemen yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Kami mendorong kepada Dinas Koperasi UKM untuk membangun sistem manajemen pengawasan dan pengelolaan koperasi secara profesional. Jangan sampai koperasi yang seharusnya mengangkat ekonomi rakyat malah menjadi beban,” tandasnya.(rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS