TRENGGALEK – Aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Trenggalek sepakat mendonasikan secara sukarela sebagian tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pembangunan Kabupaten Trenggalek.

Bupati Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) bersyukur jajaran Pemkab Trenggalek tegak lurus untuk mendukung efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan efisiensi diharapkan mengurangi kebocoran, mengurangi yang tidak efektif namun tidak mengurangi hak yang harus didapatkan masyarakat.

“Saya terima kasih kepada seluruh ASN sudah sepakat akan siap mendonasikan sebagian pendapatannya untuk mendorong pembangunan dan untuk menutup kekurangan dana transfer sehingga haknya masyarakat yang disuarakan melalui Musrenbang dan lainnya seoptimal mungkin tetap berjalan,” kata Mas Ipin, Senin (3/3/2025).

Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 54 miliar.

Hal tersebut menyebabkan sejumlah rencana strategis pembangunan fisik jalan maupun infrastruktur lainnya terancam tidak berjalan.

Oleh karena itu, untuk menutupi hilangnya DAK tersebut, Mas Ipin tengah memutar otak untuk mengefisiensi sejumlah anggaran pada APBD Trenggalek yang dinilai tidak penting.

Gayung bersambut, para ASN di Trenggalek inisiatif untuk ikut menggalang donasi dari TPP. Namun Mas Ipin menegaskan ASN yang akan mendonasikan TPP nya adalah yang TPP-nya tinggi.

Mas Ipin sendiri juga akan melakukan langkah penghematan pada anggaran rumah tangga kepala daerah. Salah satunya anggaran makan minum yang dapat diefisiensikan karena istrinya, Novita Hardini yang lebih banyak berkegiatan di Jakarta sebagai anggota DPR RI.

“Karena istri di Jakarta dan saya di sini sendiri maka bisa dikurangi anggarannya,” jelasnya.

Selain itu lulusan Magister Manajemen Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga Surabaya ini juga menolak pengadaan mobil dinas baru bagi bupati.

Ia meminta anggaran sekitar Rp 800 juta untuk mobil baru dialihkan untuk mendukung pembangunan strategis pemerintah. “Masih ada mobil yang lama,” imbuhnya.

Menurutnya rencana penggalangan donasi akan dirumuskan sekretaris daerah dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Pjs Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, memperkirakan total donasi TPP ASN bisa mencapai Rp 10 miliar.

Saat ini, efisiensi anggaran juga tengah digodok dengan jajaran OPD lain. Targetnya anggaran DAK Rp 54 miliar yang dibatalkan pemerintah pusat bisa teratasi, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik.

“Kami yakin bisa melakukan efisiensi minimal Rp 54 miliar, sesuai anggaran DAK yang dibatalkan,” kata Arifin.

Menurutnya dua periode awal kepemimpinannya mendapatkan tantangan anggaran. Pada awal periode pertama, APBD banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19, sedangkan periode kedua dihadapkan dengan efisiensi anggaran.

“Ini menjadi tantangan bagi kepala daerah dua periode. Semoga bisa segera normal kembali,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS