Selasa
26 Mei 2026 | 11 : 29

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Harga Tiket Masuk Bromo Naik, Jumlah Wisatawan Turun, Pegiat UMKM Menjerit

9623-650949f109c6d_copy_707x428
Foto: Kominfo Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN PASURUAN – Kenaikan harga tiket masuk kawasan Gunung Bromo ditengarai menjadi penyebab sepinya kunjungan wisatawan pada musim liburan tahun ini. Hal itu turut berdampak pada pendapatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat.

Naiknya harga tiket seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 30 Oktober 2024.

Adapun perbandingan harga tiket sebelum dan sesudah terbitnya PP adalah sebagai berikut.

Untuk wisatawan lokal Indonesia di hari kerja, semula Rp 29.000 per orang menjadi Rp 54.000 per orang. Pada hari libur sebelumnya Rp 34.000 menjadi Rp 79.000 per orang.

Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, sebelumnya ditarif Rp 220.000 pada hari kerja dan Rp 310.000 ribu pada hari libur. Naik menjadi Rp 255.000 per orang baik di hari kerja maupun hari libur.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Akhmad Mujangki menyampaikan, dirinya menerima banyak keluhan dari para pegiat UMKM di Tosari.

“Saya sudah menampung banyak keluhan dari masyarakat Tosari, Khususnya para pelaku UMKM di kawasan wisata Bromo perihal sepinya pengunjung,” katanya.

“Padahal, seharusnya di musim liburan seperti ini, Bromo banyak didatangi wisatawan,” ungkap Mujangki, Selasa (17/12/2024).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan itu menambahkan, penyebab kawasan wisata Gunung Bromo sepi pengunjung terjadi sejak kenaikan harga tiket.

“Berdasarkan pengakuan masyarakat dan pelaku UMKM yang menyampaikan keluhannya, kawasan wisata Gunung Bromo mulai sepi dari wisatawan sejak adanya kenaikan harga tiket masuk,” tambahnya.

Dengan kejadian ini, Mujangki mengaku akan segera membahas permasalahan tersebut di internal Komisi III bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan.

“Untuk mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Mujangki berharap Pemerintah Pusat segera menindaklanjuti dan mengevaluasi kebijakan tersebut, agar tidak semakin merugikan masyarakat.(dofir/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Doding Persilakan Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemkab Trenggalek yang Dinilai Kurang Tepat

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta mahasiswa tidak ragu mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai ...
SUARA MUDA

Dari Dapur ke Digital: Kisah Perempuan Muda Bondowoso Menemukan Suara Politik di Bawah Payung PDIP

Kisah inspiratif generasi-Z Bondowoso yang ditempa politik lewat pendekatan personal Shanti, istri Ketua DPC PDIP ...
KRONIK

Ponpes Darul Falah Balongbendo Sidoarjo Terima Hewan Kurban dari DPD Jatim, Siap Distribusikan Daging ke Warga

SIDOARJO – Pondok Pesantren Darul Falah Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo menerima penyerahan hewan kurban dari ...
KRONIK

Raih Penghargaan RBD, Bupati Fauzi Tegaskan Pentingnya Identitas Budaya Masyarakat

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menganugerahkan penghargaan kepada Kabupaten ...
EKSEKUTIF

Genjot Produktivitas Petani, Rijanto Tekankan Pentingnya Peremajaan Lahan Tebu 

Bupati Blitar Rijanto menekankan pentingnya peremajaan lahan tebu melalui program bongkar ratoon untuk meningkatkan ...
HEADLINE

PDI Perjuangan Jatim Tebar 468 Ekor Sapi Kurban ke Pesantren dan Panti Asuhan

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyalurkan 468 ekor sapi kurban ke berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian dan ...