SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Selain pemanfaatannya dinilai tak tepat sasaran, komisi bidang kesejahteraan rakyat ini menengarai ada pungli terhadap warga penerima hibah bedah rumah.

“Banyak yang tidak tepat sasaran. Orang gak mampu banyak yang tidak menerima,” kata Ketua Komisi D, Agustin Poliana, kemarin.

Warga yang tidak mendapatkan hibah bedah rumah, ungkap Agustin, sebagian besar, karena tak mempunyai surat tanah. Mereka kebanyakan tinggal di bantaran sungai, bantaran rel, dan daerah kumuh lainnya.

“Semestinya mereka yang menerimanya, karena sesuai peraturan wali kota (perwali), persyaratannya hanya wajib mencantumkan surat keterangan tinggal dan surat keterangan miskin,” papar perempuan yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Dia menduga, ada pemahaman yang keliru dalam mengimplementasikan perwali tersebut. Di sisi lain, dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan bedah rumah juga menyisakan persoalan lain.

Pasalnya, warga yang tempat tinggalnya direhabilitasi, justru dibebani untuk mengembalikan sekitar 50 persen dari besaran dana pembangunan yang diterima. Laporan yang diterima anggota dewan saat reses, pungutan itu diduga dilakukan petugas yang terlibat dalam program tersebut.

“Dalihnya untuk pemerataan. Tapi ini kan memberatkan warga penerima program bedah rumah,” tandas Titin, sapaan akrab Agustin Poliana.

Pihak yang terlibat dalam rehabilitasi rumah kumuh, sebut Titin, antara lain Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) serta LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan).

Dia menambahkan, pihak penerima hibah tak ikut campur tangan dalam kegiatan pembangunan. Seluruh prosesnya, mulai pembelanjaan bahan hingga pembangunan, ditangani IPSM.

“Petugas-petugas itu yang menyeleksi data dan membelanjakannya,” papar perempuan yang sudah empat periode sebagai legislator di DPRD Surabaya itu.

Titin menambahkan, dalam program bedah rumah tahun lalu, alokasi anggaran untuk tiap unit mencapai Rp 10 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Mulainya 2012 dengan anggaran sekitar Rp 4 juta, kemudian naik menjadi 7,5 juta, naik lagi Rp 10 juta,” terangnya.

Jika penerima diminta mengembalikan setengah dari dana pembangunan yang dikucurkan, sebut Titin, tentu akan semakin membebani. Pasalnya, dalam rehabilitasi rumah tersebut, kadang warga kerap tekor, karena alokasi biaya kurang untuk membeli bahan bangunan, ongkos tukang, dan sebagainya.

“Untuk rehabilitasi itu kadang gak cukup Rp 15 juta. Makanya mereka harus cari pinjaman lagi. Itu belum harus mengembalikan sebagian, meski diangsur,” urainya.

Terkait itu, Komisi D kemarin mengundang jajaran pejabat Dinas Sosial Kota Surabaya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS