Kamis
04 Juni 2026 | 3 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Gagas Kembali Sistem Parkir Prabayar

pdip-jatim-Baktiono

pdip-jatim-BaktionoSURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, punya gagasan untuk mendongkrak pendapatan retribusi parkir. Legislator empat periode ini berpendapat, retribusi parkir yang paling efektif adalah dengan sistem parkir prabayar.

Baktiono mengungkapkan, sebetulnya gagasan ini sudah pernah dia sampaikan dalam beberapa kali rapat dengar pendapat membahas soal perpakiran. Menurut dia, inti sistem ini dengan membalik alurnya.

“Kalau sebelumnya pengendara yang dapat karcis parkir dari jukir. Dengan sistem prabayar, jukir yang mendapatkan karcis dari pengendara. Lalu jukir setor karcis ke kasda (pemkot) untuk dapat pembayaran,” terang Baktiono, di gedung DPRD Surabaya, Senin (11/4/2016).

Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, dengan sistem ini, tingkat kebocoran pendapatan retribusi parkir bisa ditekan. Sebab, pengendara membeli karcis dulu ke pemkot sesuai kebutuhan.

“Kebocoran retribusi parkir penyebab utamanya. Itu yang harus diatasi, ” tambah Baktiono.

Seperti diketahui, hampir tiap tahun capaian realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum jauh di bawah target. Baru-baru ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya menggagas sistem parkir berhadiah.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya juga telah menerbitkan Perwali no. 36 dan 37 tahun 2015 terkait kenaikan retribusi parkir tepi jalan umum dan parkir insidentil, di mana kenaikannya hingga 100 persen. Namun DPRD Kota Surabaya masih meragukan efektivitas dari sistem parkir berhadiah tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi parkir yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar Rp 40 miliar, hanya tercapai Rp 14 miliar. Sedangkan untuk tahun 2015 kemarin, target retribusi parkir sebesar Rp 25 miliar, tapi hanya tercapai Rp 17 miliar.

Dengan kenaikan retribusi parkir menjadi dua kali lipat, tambah Baktiono, pendapatan retribusi parkir pada tahun 2015, bisa mencapai minimal Rp 28 miliar.

“Persoalan ini kan sudah klasik, dan terjadi hampir tiap tahun. Artinya harus ada langkah terobosan yang cukup berani, tidak bisa setengah-setengah,” ujarnya.

Sementara Sukirno yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir, dengan sistem parkir prabayar seperti itu merasa cukup diuntungkan. “Tidak perlu gontok-gontokan minta karcis parkir ke jukir, kalau perlu progam hadiahnya untuk jukir saja, ” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Konflik Galian C di Magetan, DPRD Hentikan Sementara Operasional Tambang demi Redam Gejolak Warga

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengambil langkah taktis dengan menghentikan ...
EKSEKUTIF

Wabup Kediri Minta Masyarakat Ikut Kawal SPMB 2026, Laporkan Jika Ada Dugaan Pelanggaran

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Pemkab Kediri ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ajak Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Jaga Profesionalisme Pelayanan

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak aparatur kelurahan dan kecamatan menjaga profesionalisme ...
KABAR CABANG

Bulan Bung Karno 2026, DPC Nganjuk Gelar Doa Bersama dan Ziarah Makam Tokoh Partai

NGANJUK – Menyambut bulan Juni yang diperingati sebagai Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI ...
LEGISLATIF

Widarto: Jika Diperlukan, Perlindungan BPJS bagi ABK Nelayan Bisa Dibiayai Pemerintah

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ABK nelayan penting karena tingginya ...
KRONIK

DPD PDI Perjuangan Jatim akan Tutup Musancab dengan Tanam Ribuan Pohon di Lumajang

SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan mengisi rangkaian peringatan “Bulan Bung Karno” dengan aksi penanaman ...