BLITAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar berpendapat, penanganan soal kesehatan era pemerintahan Bupati Rini Syarifah masih jauh dari harapan dan mengecewakan.

Hal tersebut disampaikan Aryo Nugroho, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar saat menjadi juru bicara dalam forum rapat paripurna DPRD bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Blitar.

Untuk diketahui, rapat paripurna yang digelar Selasa (28/5/2024) malam itu beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

Menurut Aryo, penanganan persoalan di bidang kesehatan terutama pada kasus stunting yang ada di Kabupaten Blitar masih sangat jauh dari harapan dan cenderung tidak menunjukkan angka kemajuan.

Padahal, APBD telah mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan persoalan tersebut, namun kenyataannya tidak dioptimalkan oleh pemerintah daerah. “Ketersediaan dana dari APBD yang dipersiapkan untuk menangani stunting justru membuahkan hasil yang mengecewakan,” ungkap Aryo.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lanjut Aryo, tren angka kasus stunting di Kabupaten Blitar justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

“Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai angka 20,3%. Angka ini justru lebih tinggi dari tahun 2022 yang berada di angka 14,3%,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar masih belum berhasil menekan angka peningkatan stunting dan gagal mengedukasi serta mencukupi gizi masyarakat terutama pada kelompok ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS