Jumat
20 November 2026 | 11 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Daniel Dorong Pemprov Lakukan Peremajaan Pelabuhan

pdip-jatim-230614-daniel-rohi

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan peremajaan pelabuhan di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya di Pelabuhan Mayangan, Probolinggo.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur itu meminta agar pemprov segera melakukan pengerukan sedimen. Hal tersebut menjadi langkah krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan mendukung aktivitas ekonomi sektor perikanan.

“Usai kunjungan kerja ke Pelabuhan Mayangan kemarin, saya melihat nilai strategis di sana dalam kegiatan jual-beli ikan. Namun, karena adanya pendangkalan yang sangat parah, kapal susah berlabuh untuk bongkar-muat tangkapan ikan,” ujar Daniel di Surabaya, Minggu (3/3/2024).

Pengerukan sendimen di pelabuhan ini, akan meningkatkan kelancaran akses para nelayan ataupun kapal saat berlabuh. Sehingga bisa membuka peluang lebih besar pelelangan ikan dan mendukung keberlanjutan bisnis perikanan di daerah sana.

“Selain itu, saya juga menyoroti perihal Surat Edaran (SE) Nomor B.701/ MEN-KP/VI/2023. Sebab, SE tersebut membebani para nelayan kecil. Salah satunya, jika nelayan melaut di atas 12 mil harus menyetujui migrasi perizinan,” jelasnya.

Daniel juga menyoroti poin-poin dalam surat edaran tentang migrasi perizinan, di antaranya, poin (a) dan (b) yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Poin (a) menyebutkan, kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 (lima) gross tonnage dan beroperasi di Wilayah Kawasan Konservasi Nasional.

Sementara poin (b) menjelaskan, kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut dan atau laut lepas.

Akibat dari kebijakan tersebut, nelayan di Pelabuhan Mayangan semakin terbebani. Pasalnya, saat ini pencatatan ikan di pelabuhan untuk kapal dan PNBP pascabayar sering kali berbeda antara petugas dari KKP dan pelaku usaha.

“Saya meminta pemprov segera berkooridnasi dengan pusat terkait hal ini, agar kebijakan migrasi kapal ini dikaji ulang dan tidak membebani para nelayan,” pungkasnya. (yols/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Ipuk Salurkan Insentif 13.392 Guru Ngaji: Perjuangan Panjenengan Amal Jariyah Tak Ternilai

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab )Banyuwangi kembali memberikan insentif bagi belasan ribu guru ngaji. ...
KRONIK

Soekarno Run 2026 Ngawi Spektakuler, Siapkan Hadiah Ratusan Juta

NGAWI – Soekarno Run 2026 kembali digelar di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2026 mendatang. Pada pelaksanaan ...
LEGISLATIF

Lasmiran Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Desil dan Syarat Nikah yang Memberatkan

BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan ...
LEGISLATIF

Anas Karno Dorong RT hingga Camat Gerakkan Teba, Atasi 950 Ton Sampah Organik Surabaya

SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Dorong Ada Anggaran Khusus Untuk Penebusan Ijazah Tertahan di APBD 2027

SIDOARJO – Persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah lembaga pendidikan menjadi perhatian Fraksi PDI ...