Kamis
23 Juli 2026 | 5 : 15

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Basarah: Megawati Tetap Hormati Jokowi Sebagai Presiden RI

pdip-jatim-231113-tpn-gama

“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDI Perjuangan, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden”

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.

“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memosisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” kata Basarah di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Dia menegaskan bahwa Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDI Perjuangan, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut, dengan kondisi politik saat ini, Presiden Ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.

Basarah menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.

Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.

Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader utama di PDI Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.

“Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi Asri, Ribuan Warga Bergerak Bersihkan Pantai Ancol Plengsengan

BANYUWANGI – Lebih dari seribu orang bergerak membersihkan pantai di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan Dana Rp8 Miliar di KBS Dituntaskan

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta proses pemeriksaan dugaan penggunaan dana tidak wajar sekitar Rp8 ...
LEGISLATIF

Perkuat Tata Kelola Pengadaan, Candra Minta Pemkab Jember Tindak Lanjuti Rekomendasi MCP KPK

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera menindaklanjuti ...
LEGISLATIF

Puan Dorong Pemenuhan Hak Anak Jadi Indikator Utama Keberhasilan Pembangunan Nasional

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama ...
LEGISLATIF

Erma Susanti Salurkan Puluhan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Blitar

BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyalurkan 60 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Batu Siapkan Aturan Cegah Pengembang Kabur Sebelum Serahkan PSU

DPRD Kota Batu menyusun regulasi baru untuk mencegah pengembang meninggalkan kewajiban penyerahan Prasarana, ...