BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2024, Kamis (9/11/2023).

Diketahui proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 mendatang mencapai 4,81% naik sekitar 0,27% dibanding proyeksi tahun 2023 sebesar 4,54%.

Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD tahun 2024, menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD tersebut telah mengukur sejumlah tantangan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dari internal maupun eksternal.

“Potensi risiko yang terus diwaspadai seperti cost of fund yang tinggi, kenaikan harga komoditas dan resiko stagflasi terkait kondisi inflasi dan perlambatan ekonomi global,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah juga menjelaskan, eskalasi risiko global yang terus berlanjut berpotensi mengancam perekonomian global dengan risiko krisis pangan, energi dan keuangan. Hal tersebut juga turut menjadi kewaspadaan yang harus diantisipasi oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Kalkulasi dengan berbagai indikator tersebut memunculkan proyeksi target pertumbuhan ekonomi pada 2024 pada kisaran 4,81% dengan persentase penduduk miskin di kisaran 7,32%, tingkat pengangguran terbesar sebesar 4,68%, Indeks pembangunan manusia 71,75% dan Rasio Gini atau pemerataan sebesar 0,31%.

“Proyeksi dengan kinerja positif tersebut, merupakan dampak dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” jelas pria yang juga menjabat Bendahara DPC PDI Perjuangan Banyuwangi itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan, pihaknya akan memberi tanggapan atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD Banyuwangi 2024 tersebut dengan pembahasan melalui Badan Penganggaran (Bangar).

“Yang pasti akan kita bahas lebih dalam melalui banggar, dan Pemkab Banyuwangi menghadapi beberapa tantangan terkait kemiskinan dan eksternal. Tahun depan juga ada penganggaran pemilu. Kan kita juga ingin ada Bawaslu dan KPU supaya pemilu ini aman lancar dan damai,” tandas Made. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS