Rabu
21 Oktober 2026 | 9 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Said Abdullah Salurkan Seluruh Dana Reses untuk Renovasi Rumah Warga Miskin di Sumenep

pdip jatim 260722 reses buya 1

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menyalurkan seluruh dana reses periode ini untuk membantu renovasi rumah warga miskin di Sumenep. Program menyasar masyarakat desil 1 hingga 3 di lima desa Kecamatan Talango

SUMENEP – Anggota DPR RI Said Abdullah mengalokasikan seluruh dana reses pada masa reses kali ini untuk membantu renovasi rumah warga miskin di Kabupaten Sumenep. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar berupa rumah layak huni.

Secara simbolis, bantuan diserahkan kepada warga di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Rabu (22/7/2026). Program tersebut menjangkau warga di lima desa yang tersebar di 19 dusun dengan sasaran keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 3, yakni kelompok sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Menurut Said, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup sebuah keluarga. Karena itu, negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan agar setiap warga dapat hidup secara layak.

Ia mengungkapkan, persoalan rumah layak huni masih menjadi tantangan besar. Secara nasional, backlog perumahan masih mencapai sekitar 15 juta unit, sementara jumlah rumah tidak layak huni mencapai 43,3 juta.

Menurutnya, kondisi di Madura juga masih memerlukan perhatian karena persentase rumah layak huni baru sekitar 71 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang telah mencapai sekitar 80 persen.

Berangkat dari kondisi tersebut, Said memutuskan seluruh dana reses yang menjadi haknya pada periode ini digunakan untuk membantu warga memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

“Sebagai wakil rakyat yang mendapat amanah dari masyarakat Madura, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu warga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki rumah yang lebih layak untuk dihuni,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Program renovasi rumah tersebut dilaksanakan di lima desa di Pulau Talango, meliputi 19 dusun yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi lapangan.

Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima, tim juga melakukan pemeriksaan fisik rumah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Said menegaskan, pendampingan tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Tim di lapangan juga melakukan pemantauan terhadap proses renovasi agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah warga.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban sebagai anggota DPR RI dalam memanfaatkan dana reses agar memberikan manfaat langsung bagi warga yang paling membutuhkan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah: Kekeringan dan Karhutla Tak Boleh Jadi Bencana Tahunan yang Dianggap Biasa

SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat ...
LEGISLATIF

APBD Magetan 2027 Menurun Secara Makro, Fraksi PDI Perjuangan Pertanyakan Target RPJM

MAGETAN — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Magetan memberikan sorotan tajam ...
LEGISLATIF

Kampus II UB Ditargetkan Tampung 6.000 Mahasiswa, Darmadi Dorong Manfaat bagi Warga Lokal

MALANG – DPRD Kabupaten Malang memastikan akan mengawal pembangunan Kampus II Universitas Brawijaya (UB) di ...
KRONIK

Abidin Fikri Salurkan 99 Alat Bantu Disabilitas untuk Warga Bojonegoro dan Tuban

BOJONEGORO – Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak kelompok disabilitas terus diwujudkan ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Desak Gubernur Perkuat Mitigasi: Jangan Tunggu Air Habis dan Hutan Terbakar

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Larang Pungutan di SD-SMP Negeri Surabaya Mulai November 2026

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi melarang seluruh SD dan SMP negeri di Kota Surabaya melakukan pungutan dalam ...