JEMBER – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Kabupaten Jember tumbuh 4,53 persen pada 2022, lebih baik daripada tahun sebelumnya yang mencatatkan angka pertumbuhan empat persen. Namun Fraksi PDI Perjuangan menilai pertumbuhan ekonomi itu masih semu.

“Kami mencermati 4,53 persen pada 2022 masih semu. Pemerintah Kabupaten Jember masih harus menjelaskan, sektor apa yang sudah tumbuh, dan berapa prosentasi sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, di Jember, Kamis (12/10/2023).

Menurut Alfan, jika pertumbuhan ekonomi diarahkan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM), masih ada keluhan dari para pelaku yang justru merasa terpuruk.

“Pemkab Jember harus menjelaskan secara rinci, sektor UMKM yang mana yang sudah digarap,” jelasnya.

Upaya penyelesaian masalah kemiskinan yang merupakan jargon kampanye Bupati Hendy Siswanto juga dinilai Fraksi PDI Perjuangan Jember tidak realistis.

“Menurut data BPS Kabupaten Jember per Desember 2022, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada Maret 2022 mencapai 232,73 ribu jiwa, atau setara dengan 9,39 persen dari total jumlah penduduk,” terangnya.

Ada pengurangan sebesar 24.360 jiwa bila dibandingkan kondisi Maret 2021 yang sebesar 257.090 jiwa. Seharusnya, angka itu dibarengi dengan tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Hal ini, belum kami lihat, berapa sebenarnya tingkat kemampuan daya beli penduduk, yang sudah mampu ditingkatkan melalui program Pemkab Jember,” jelasnya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember juga dinilai tidak tergambar secara utuh.

“Klaim meningkatnya IPM sejak 2021 sebesar 67,11 persen hingga sekarang tidak dibarengi dengan kondisi riil yang dialami penduduk,” terangnya.

Alfan menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak.

“Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Faktanya, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Jember masih cukup tinggi,” tandasnya. (alfian/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS