Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto menegaskan partainya memiliki tanggung jawab ideologis dan politik membela masyarakat kecil serta mengaktualisasikan konsep Marhaen di tengah tantangan zaman.

JEMBER – Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi ideologis sekaligus politik dalam membela kelompok masyarakat kecil. Menurutnya, partai tidak cukup hanya hadir saat momentum elektoral, tetapi harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Widarto usai penyelenggaraan bedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung di Aula DPC PDI Perjuangan Jember Senin kemarin.

Menurut Widarto, konsep Marhaen yang diperkenalkan Bung Karno perlu dimaknai kembali sesuai perkembangan zaman. Jika dahulu kaum Marhaen identik dengan petani kecil yang masih memiliki alat produksi, kini banyak masyarakat justru kehilangan sarana untuk mempertahankan mata pencahariannya.

“Petani sekarang semakin kehilangan alat produksinya. Sawah yang kecil pun akhirnya dijual kepada pengembang (developer),” kata Widarto, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, penjualan lahan pertanian tidak selalu dilatarbelakangi keinginan memperoleh keuntungan. Banyak petani terpaksa menjual sawah karena produktivitas terus menurun, salah satunya akibat terganggunya sistem irigasi di kawasan yang berkembang menjadi permukiman.

“Ketika sawah tidak lagi produktif, pilihan yang tersisa sering kali hanya menjualnya. Akhirnya alat produksi yang dimiliki rakyat hilang sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Widarto menilai konsep Marhaen juga relevan diterapkan pada kelompok masyarakat lain yang memiliki alat kerja sendiri, tetapi tetap berada dalam posisi rentan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dijumpai pada pengemudi ojek daring maupun pekerja sektor informal yang menggantungkan penghasilan pada aset pribadi, namun menghadapi tekanan regulasi dan mekanisme pasar.

Karena itu, ia menilai partai politik harus mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan-persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.

“Sebelum berbicara soal pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan, kita harus menjawab lebih dulu sistem seperti apa yang ingin dibangun untuk mengatasi situasi yang dihadapi rakyat hari ini,” katanya.

Sebagai partai yang mengusung ajaran Bung Karno, Widarto menegaskan PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.

“Partai politik seharusnya menjadi menara air, bukan menara gading. Ketika masyarakat kesulitan mencari pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya hidup, partai harus menjadi obor yang memberi jalan keluar,” tegasnya.

Widarto juga mengakui cita-cita tersebut menjadi bahan evaluasi internal partainya. Menurut dia, PDI Perjuangan perlu terus berbenah agar semakin mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ini menjadi otokritik bagi kami ketika partai belum sepenuhnya mampu menjadi jawaban atas persoalan masyarakat,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS