BANYUWANGI – Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, pemangku kesehatan daerah diharapkan bisa berkolaborasi mendukung program prioritas kesehatan hingga menyelesaikan problem kesehatan yang paling penting dan paling mendesak di Banyuwangi.

“Saya sudah bertemu dengan stakeholder daerah. Saya minta untuk saling memperkuat konsolidasi dan kolaborasi untuk memastikan semua sumber daya yang ada fokus pada problem kesehatan yang paling penting dan paling mendesak,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (2/7/2026).

Ipuk menyampaikan, kolaborasi ini diperlukan mengingat kapasitas fiskal pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat terbatas. Di satu sisi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, berkualitas, mudah diakses.

“Maka kita semua harus saling kolaborasi, saling terhubung untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan,” kata Ipuk.

Sebelumnya, Ipuk bertemu ratusan stakeholder kesehatan daerah, seperti kepala puskesmas, direktur rumah sakit daerah dan swasta, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi kesehatan, hingga organisasi kesehatan serta unsur BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ipuk menambahkan, saat ini, fokus program kesehatan Banyuwangi adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian tuberkulosis dan HIV, penguatan pelayanan primer, kesehatan jiwa remaja, serta perlindungan kelompok rentan.

“Kami berharap semua pihak bisa mendukung pada program prioritas kesehatan daerah tersebut dalam program kegiatan masing-masing,” jelas Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Kepada pimpinan rumah sakit daerah dan swasta, Ipuk meminta agar memperkuat komitmen Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat. Rumah sakit juga bisa terintegrasi dengan puskesmas agar sistem rujukan terbangun dengan baik.

“Sehingga ada koneksi antara puskesmas dan rumah sakit supaya ketika pasien perlu dirujuk bisa cepat dan efisien. Karena hampir semua rumah sakit dan klinik telah menyediakan layanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Pada perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan, Ipuk mengajak untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Dengan berperan menjaga kompetensi dan etika profesi dan menjadi motor penggerak edukasi kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Kami berharap kampus bisa memperkuat kolaborasi melalui riset, inovasi, pengabdian masyarakat, dan pendampingan program kesehatan,” ujarnya.

Ipuk juga meminta kepada para kepala puskesmas menjadikan puskesmas garda terdepan sistem kesehatan. Serta memperkuat pelayanan promotif dan preventif.

Salah satunya dengan manfaatkan posyandu menjadi pusat deteksi dini masalah kesehatan masyarakat. Saat ini, Banyuwangi memiliki lebih dari 2.300 posyandu dan lebih dari 13.000 kader kesehatan.

“Kunjungan rumah harus diperkuat. Ibu hamil risiko tinggi, bayi, balita, lansia, penderita TB, HIV, hipertensi, dan diabetes harus dipantau secara aktif,” ujar Ipuk.

“Saya juga minta Camat aktif menggerakkan desa, kelurahan, Posyandu, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mendukung agenda kesehatan,” imbuhnya.

Sementara Sekda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo Tondo, menegaskan bahwa dukungan semua stakeholder kesehatan sangat penting untuk kesuksesan program prioritas daerah.

“Kami berterima kasih atas semua kontribusi yang telah diberikan oleh pemangku kesehatan daerah,” ujar Yayan, sapaan akrabnya.

“Pemkab berharap tahun 2026 adalah tahun konsolidasi pelayanan kesehatan Banyuwangi. Tahun ketika kita bekerja lebih fokus, lebih efisien, lebih kolaboratif,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS