LUMAJANG – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh individu atau status kepegawaian, melainkan oleh sinergi kerja seluruh aparatur.

Penegasan tersebut disampaikan dalam penyerahan 4.230 petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Stadion Semeru Lumajang, Senin (22/12/2025).

Menurut Mas Yudha, birokrasi modern menuntut pola kerja kolaboratif lintas unit, lintas fungsi, dan lintas jenjang. Dalam kerangka tersebut, PPPK Paruh Waktu diposisikan sebagai bagian integral dari tim pemerintahan daerah, bukan sekadar pelengkap sistem administrasi.

“Keberhasilan pelayanan publik tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama, saling menguatkan, dan saling melengkapi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sinergi kerja menjadi prasyarat utama agar kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat pelaksana. Guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis harus berada dalam satu irama kerja, dengan tujuan yang sama, yakni melayani masyarakat secara optimal.

Mas Yudha juga mengingatkan bahwa kejelasan status kepegawaian yang kini dimiliki PPPK Paruh Waktu harus dimaknai sebagai penguatan tanggung jawab kolektif. Dengan status yang jelas, setiap aparatur diharapkan mampu bekerja lebih fokus, terbuka terhadap koordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

“Panjenengan semua adalah bagian dari satu tim besar Pemerintah Kabupaten Lumajang. Jangan ada sekat-sekat. Bangun komunikasi, bangun kerja sama, karena hasil terbaik lahir dari kebersamaan,” tegasnya.

Ajakan bekerja bersama tersebut mencerminkan arah pembangunan birokrasi Lumajang yang inklusif dan adaptif. Pemerintah daerah mendorong terciptanya budaya kerja yang kolaboratif, cepat, dan solutif, sehingga pelayanan publik tidak terhambat oleh ego sektoral maupun perbedaan status.

Melalui penguatan sinergi kerja ini, Pemkab Lumajang optimistis kapasitas pemerintahan akan semakin solid dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang kian kompleks, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS