SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur periode 2015-2019 menelaah Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur 2015 di ruang fraksi, Selasa (14/10/2015) siang. Meski Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah dirumuskan pemprov dengan DPRD periode sebelumnya, fraksi mengupayakan sinergi APBD 2015 dengan program pemerintahan pusat, Jokowi-JK.
Rapat dipimpin langsung Ketua dan Sekretaris Fraksi, Ir Suhandoyo dan SW Nugroho diikuti tujuh belas anggota fraksi.
SW Nugroho usai rapat fraksi mengatakan, ada dua tugas besar yang akan dijalankan para anggota fraksi hingga lima tahun mendatang. Pertama, melakukan pengawalan program-porgram pro rakyat dari Pemprov Jatim. Kedua, mengawal program-program pemerintahan Jokowi-JK.
“Jadi, tugas-tugas kita hingga 5 tahun mendatang adalah memastikan agar program-program pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejalan dengan program pemerintah pusat (Jokowi-JK),” kata Nugroho.
Pria yang juga Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Jatim ini menambahkan, pihaknya akan berupaya menyinergikan program pemerintah pusat dan provinsi pada 2015. Meski garis besar kebijakan anggaran pemerintah pusat dirumuskan pemerintahan sebelumnya. Sementara di Jatim, KUA- PPAS juga telah dirumuskan eksekutif bersama DPRD periode sebelum ini.
“Kondisi kita saat ini adalah pada masa transisi. Di pusat, transisi pemerintah dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK. Kami yang di Jatim transisi keanggotaan di DPRD,” ujar Nugroho.
Meski begitu, lanjut dia, pihaknya masih berkesempatan mengawal program-program kerakyatan melalui APBD 2015 lewat komisi masing-masing anggota fraksi. “Masih ada kesempatan untuk memberi masukan kepada gubernur lewat pembahasan di tingkat komisi,” pungkasnya. (her)
