SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar minta penghematan yang dilakukan pemerintah pusat jangan sampai berdampak pada hajat hidup orang banyak.

“Selama untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka jangan sampai terjadi efisiensi,” tegas Sukadar di Surabaya, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa efisiensi atau penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tidak langsung berdampak pada berbagai program yang akan dilakukan Pemkot Surabaya.

“Ketika kami menganggarkan APBD ternyata ada efisiensi, apalagi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang biasa diterima dari APBN, sekarang Surabaya tidak menerima sama sekali karena terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat,” jelas Sukadar

“Kami harap ada support dari APBN, tapi kenyataannya APBN sendiri ada pemangkasan, secara otomatis kota pun ikut terpangkas,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sendiri hampir tidak menyisakan anggaran yang mencukupi, selain itu cash flow dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dinilai belum maksimal.

“Pendapatan kita bertumpu pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan dari sektor lain dari perusahaan perhotelan, tempat hiburan malam atau bidang lainnya kita belum mendapatkan pajak yang bisa kita himpun secara maksimal, hal itu menyebabkan beberapa program yang kita rencanakan di tahun ini tidak bisa langsung dilaksanakan karena cash flow tidak mencukupi,” ujarnya.

Sukadar juga menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru masih menunggu pelantikan wali kota dan wakil wali kota yang awal mulanya tanggal 6 Februari mundur menjadi 20 Februari.

“Perlu dijelaskan pada masyarakat bahwa posisi RPJMD  itu menunggu wali kota dan wakil wali kota dilantik terlebih dahulu. Setelah itu baru kita susun RPJMD yang baru,” ungkapnya.

Dia pun menjelaskan bahwa wacana peminjaman dana sendiri masih menuai pro kontra dikalangan legislatif. Namun menurutnya apabila ingin terjadinya percepatan pembangunan maka perlu adanya dana ekstra yang dimiliki untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan yang ada.

“Di DPRD Surabaya sendiri ada yang sepakat, ada pula yang menolak, padahal hal ini benar-benar urgent untuk mengatasi permasalahan yang ada di Pemkot Surabaya. Karena satu tahun anggaran tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di Kota Surabaya,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS