TULUNGAGUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung menyoroti tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.

Sorotan itu dituangkan dalam pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (16/9/2026).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Samsul Huda, menegaskan bahwa besarnya SILPA jangan sampai didasari dari adanya program yang tidak terlaksana.

“Pemkab Tulungagung harus memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan APBD benar-benar terserap untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Selain menyoroti tingginya Silpa, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemkab Tulungagung memberikan honor atau gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang merata, adil, dan layak untuk mewujudkan kebijaksanan dan keadilan.

Serta meminta Pemkab Tulungagung melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh bendahara sekolah, termasuk kepala sekolah yang baru dilantik serta melakukan evaluasi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya.

Terkait permasalahan sosial, sebut Samsul, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Tulungagung membentuk tim lintas OPD yang terdiri atas Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menyusun “Sistem Pelayanan Terpadu Orang Terlantar dan ODGJ terlantar Kabupaten Tulungagung”.

“Kami mendorong Pemkab Tulungagung untuk melakukan pengadaan mobil ambulance dan Rumah Rehabilitasi Sosial untuk menunjang Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung ini menambahkan, catatan kritis yang dituangkan dalam pendapat akhir fraksi tersebut juga menyoroti pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 90% pada 2026.

Hal itu didasari atas keprihatinan capaian UHC Tulungagung yang belum mencapai target nasional, sehingga pemkab harus melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan memperoleh jaminan serta akses kesehatan yang layak.

“Kita juga menyoroti rendahnya tenaga medis, khususnya dokter jaga dan tenaga perawat di Unit Gawat Darurat (UGD), serta kapasitas ruang rawat inap di RSUD dr Iskak agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa terus meningkat,” terang Samsul.

Dalam 10 catatan kritis tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti optimalisasi kinerja perusahaan daerah khususnya PDAM agar menggunakan dana 3,1 M yang didepositokan, guna meningkatkan pelayanan dan fasilitas PDAM, serta ekspansi, promosi dan reaktivasi sambungan rumah (SR).

Di sektor pendidikan, lanjut Samsul, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya penambahan armada bus sekolah guna mempermudah akses bagi peserta didik di Kabupaten Tulungagung,

“Prinsipnya kita meminta pelaksanaan APBD 2026 ini bisa lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelayan publik,” tandasnya. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS