Strategi Pertanian di Lahan Kering Ala Bung Karno

Goekpri | Minggu, 24 September 2023, 17:22 WIB

Presiden Sukarno menyadari, tak semua tempat di Indonesia bisa digunakan untuk lahan pertanian basah atau sawah.

TAHUN 1952, tiga tahun setelah kedaulatan Negara Republik Indonesia berhasil direbut sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, keadaan ekonomi masih tertatih. Dalam urusan pangan, bahaya kelaparan mengintai rakyat. Di desa-desa, ada rakyat yang makan bonggol pisang.

Kondisi tersebut tak luput dari pencermatan Presiden Sukarno. Urusan pangan dan pertanian ditumpahkan dalam pidatonya saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang hari ini dikenal dengan nama Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara berlangsung 27 April 1952 itu Bung Karno bicara panjang lebar soal pangan dan masa depan bangsa. “Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita dikemudian hari,” kata Presiden Sukarno.

Mengawali pidatonya, Bung Karno memaparkan statistik pangan sejak tahun 1940 hingga 1950. Tentang konsumsi beras rata-rata tiap rakyat Indonesia hingga produksi beras per tahun yang tak mencukupui kebutuhan nasional. Sehingga pemerintah harus impor beras.

“Tetapi kenapa kita harus membuang devisen 120 juta sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri? Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu,” ujar Sang Proklamator.

Bahkan sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu juga menghitung kebutuhan kalori setiap rakyatnya, 1,5 kali lebih tinggi dari standar. Dari standar normal berkisar 1850-an kalori, Bung Karno menginginkan setiap orang Indonesia mengonsumsi 2250 kalori perharinya.

Optimalisasi Pertanian di Lahan Kering

Bung Karno menyadari bahwa pertanian tanah basah alias sawah belum memberi jalan keluar atas pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara tidak semua wilayah Indonesia cocok untuk pertanian.

Dari hitungan Bung Karno ketika itu, dari 7 juta hektar lahan di luar Jawa meliputi Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang potensial hanya 14 persen atau setara 1 juta hektar.

Bung Karno pun berfikir perlunya mengembangkan pertanian di tanah kering alias perladangan sebagaimana ditempuh Eropa dan AS. Lagipula, dalam hemat Bung Karno, Indonesia punya potensi lahan kering yang banyak sekira 8 juta hektar.

Untuk mengembangkan pertanian kering di Indonesia, Bung Karno memberikan empat solusi. Pertama, melakukan pemupukan, baik pupuk kandang maupun pupuk tiruan. Tetapi Bung Karno menganjurkan lebih banyak menggunakan pupuk kandang.

Urusan pupuk ini pun direalisasi beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1959, dengan membangun PT Pupuk Sriwidjaja yang berpusat di Palembang, Sumatra Selatan.

Kedua, melakukan seleksi tanaman untuk tanah kering. Untuk kebutuhan ini, Bung Karno meminta dukungan mahasiswa dan tenaga ahli pertanian. Ketiga, melipat gandakan peternakan hewan sekaligus untuk penyediaan pupuk, membajak ladang, hingga pengangkutan.

Keempat, melakukan mekanisasi. Ini untuk memaksimalkan pengolahan pertanian. Mekanisasi diuji-coba di lahan pertanian kering di Kendari, Sulawesi Tenggara, ketika itu.

Hari Tani

Urusan pangan yang digawangi petani menjadi hal penting bagi Presiden Sukarno. Bahkan ia menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 163 Tahun 1963 untuk menetapkan Hari Tani Nasional.

Poin pertama Kepres berbunyi, menetapkan 24 September sebagai Hari Tani, yang perlu tiap-tiap tahun diperingati secara khidmat dan dirayakan dengan kegiatan-kegiatan. Serta penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Peringatan Hari Tani ini juga bertepatan dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. UU tersebut disahkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda yang merampas hak rakyat Indonesia melalui Agrariche Wet 1870.

“Hidup mati sebuah negara ada di sektor pertanian,” kata Presiden Sukarno. (ftr/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS