SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari, mendorong pemerintah lebih bijak dalam menetapkan kebijakan sertifikasi halal.

Hal itu, ia ungkapkan usai menampung banyak keluhan saat reses bersama para pelaku UMKM Surabaya. Agatha menjabarkan, dari reses I tahun 2023 ini, dirinya banyak menemukan persoalan mengenai pengurusan sertifikasi halal.

Mulai dari sosialisasi yang kurang merangkul sektor terkecil, sulitnya mendapat bahan baku yang sudah terverifikasi halal, hingga rumitnya persyaratan saat mengurusnya.

“Untuk UMKM yang makanannya misal daging ayam, kan itu harus mengambil dari tempat potong yang tersertifikasi halal, sedangkan di Surabaya jumlahnya terbatas,” ujarnya usai reses di gedung Widya Kartika, Surabaya, Selasa (28/3/2023) malam.

“Ada juga UMKM home industri. Mereka bertanya bagaimana dengan syarat pegawainya yang harus muslim, sedangkan mereka industri rumah tangga yang dikerjakan sendiri bersama anggota keluarga? Kemarin dari dinas juga meminta menyewa orang untuk keperluan sertifikasi. Nah, ini jadi keberatan UMKM-nya, jika menyewa orang hanya untuk keperluan sertifikasi,” imbuhnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim itu pun memahami, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang mengimbau seluruh sektor bersertifikasi halal pada 2024 merupakan langkah bagus untuk memperluas pasar dan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ada dilema di rakyat kecil.

“Saya mendukung sertifikasi halal ini. Tahun kemarin saya kerja sama dengan dinas koperasi memfasilitasi UMKM untuk dapat sertifikasi. Ternyata, di tengah jalan banyak UMKM mundur karena tidak sanggup memenuhi syaratnya,” jelasnya.

“Ini harus ada solusi. Kalau di hulu tidak mendapat perhatian, dukungan itu bisa mematikan usaha pedagang kecil. Kalau harus membeli ayam yang tersertifikasi halal, lalu pedagang yang di pasar bagaimana,” lanjutnya.

Untuk itu, ia berharap ada perpanjangan waktu, terutama untuk UMKM, dalam mengurus sertifikasi halal. Dirinya pun akan terus menggencarkan sosialisasi dan pendampingan ke para UMKM dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

“Saya berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah agar khusus UMKM tidak harus tahun depan. Tidak hanya pada persoalan mengurus sertifikasi, tapi juga syaratnya karena sistemnya belum mendukung hal itu,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS