BANYUWANGI – Momen puncak arus balik Lebaran 2026 telah berakhir, namun kemacetan parah yang melumpuhkan akses Banyuwangi-Situbondo, terutama jalur menuju Pelabuhan Ketapang belum terurai dengan baik.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatak situasi ini sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah pusat mengelola manajemen logistik nasional dan menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang cukup.

Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghentikan roda transportasi, tetapi juga mulai mencekik sektor pangan dan ekonomi rakyat di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB. Keterlambatan distribusi logistik membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, kemacetan ini sering terjadi dan lambat laun bisa bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian negara. Ia juga mengungkapkan, masyarakat mengalami kerugian, baik materiil dan inmateril, yang sangat besar.

“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” ujar Made, Jumat (3/4/2026).

Made juga memaparkan dampak sistemik yang terjadi di lapangan. Saat ini masyarakat menanggung kerugian terutama komoditi maupun produk yang diangkut kendaraan-kendaraan yang antre.

Sayur dan buah dari Jawa Timur dibawa ke Bali atau Lombok bisa membusuk di atas truk, atau hewan ternak juga bisa mati akibat antrean yang lama sehingga konsumsi BBM bertambah.

“Bukan hanya komoditi yang rusak akibat dari antrean panjang ini. Para sopir juga bisa stres berat dan sakit kerena kelelahan,” jelasnya.

Kondisi kemacetan panjang ini juga menjadi pemicu kenaikan harga-harga bahan pokok sehingga berdampak pada inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga barang. Karena itu, Made mendorong penambahanan dermaga.

“Kapal sudah banyak, tapi tempat sandarnya kurang, dan sistem tiba-bongkar-berangkat dan penambahan kapal besar yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat sementara atau sebagai obat pereda sebentar saja dan tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya,” terangnya.

Made juga mengungkapkan, beradasarkan data di lapangan, banyak kapal yang justru menganggur tidak bisa beroprasi. Banyak kapal antre sandar dengan waktu yang cukup lama.

Ia menegaskan, bottleneck atau leher botol persoalan ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal.

“Pemerintah harus lebih serius. Mau ditambah sebanyak apapun kapal, kalau tidak ada tempat sandarnya bakal percuma. Kemacetan ini sudah menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat, khususnya Banyuwangi,” terangnya.

“Banyaknya kapal menunggu sandar juga bisa berpotensi adanya kecelakaan kapal di laut. Pemerintah harus hadir mencegah kecelakaan kapal lagi terjadi di Selat Bali dengan menyiapkan segala infrastrukturnya. Jangan sampai nanti tol jadi malah akan lebih parah jika pemerintah tidak bersiap mulai sekarang,” lanjutnya.

Made mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan.

“Jalur Ketapang-Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya minta pemerintah segera hadir dengan solusi nyata. Bukan sekadar datang untuk meninjau lalu pulang tanpa hasil,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS