BANYUWANGI – Rehabilitasi hutan mangrove dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Warga mesti terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan produk olahan mangrove.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, dalam Sosialisasi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Mangrove di Ballroom Sahid Hotel, Genteng, Banyuwangi, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan tersebut diikuti sejumlah kelompok masyarakat pengawas, komunitas kehutanan, serta perwakilan unsur akademisi dan instansi terkait.

Sonny mengatakan, kawasan mangrove harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan akan lebih mudah tumbuh, apabila mereka turut merasakan dampak positif dari upaya pelestarian tersebut.

“Kalau masyarakat bisa menerima manfaat, kalau masyarakat bisa merasakan dampak positif, saya yakin akan lebih mudah menjaga mangrove,” ujar Sonny.

Ia menilai, pengelolaan mangrove tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara bertanggung jawab juga perlu diperhatikan, termasuk melalui produk olahan berbahan mangrove yang tidak merusak ekosistem.

Sonny juga menyinggung potensi produk olahan yang dikembangkan kelompok masyarakat, termasuk produk berbahan buah mangrove. Pengembangan usaha semacam ini memerlukan pendampingan, pemahaman mengenai pengolahan yang aman, serta strategi pemasaran agar dapat memberikan nilai tambah bagi warga.

Namun, pemanfaatan mangrove tetap perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ekonomi tidak boleh mengabaikan fungsi ekologis mangrove sebagai bagian penting dari ekosistem pesisir.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan maupun pengelolaan lahan.

Menurutnya, penyamaan pemahaman menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, menjelaskan bahwa perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari agenda pembangunan lingkungan.

“Perlindungan dan rehabilitasi mangrove merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan saat ini,” ujar Nikolas.

Ia juga menjelaskan, mangrove memiliki sejumlah fungsi ekologis, mulai dari menjadi habitat berbagai biota hingga membantu melindungi kawasan pesisir. Selain itu, ekosistem mangrove berpotensi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil nonkayu yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sosialisasi tersebut turut menghadirkan Plh. Kepala Balai DAS Brantas Sampean, Nia Very Oktora; Kepala Seksi RLPM CDK Banyuwangi, Muhammad Mahmud, serta Dekan Fakultas Pertanian UNTAG Banyuwangi, Dr. Ervina Wahyu Setyaningrum. Kegiatan itu juga melibatkan penyuluh kehutanan dan penyuluh perikanan serta kelautan.

Sejumlah kelompok masyarakat turut hadir, di antaranya Pokmaswas Baret, Saka Wanabakti, Pokmaswas Pantai Rejo, Mina Selatan, Kompak Harapan Lestari, dan Pokmaswas Benteng Samudra. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS