MALANG – Gagasan calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim mendapat sorotan pengamat.

Pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya Andy Kurniawan mengatakan, jika gagasan itu direalisasikan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan Rp 121 miliar setiap bulan.

“Satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun,” kata Andy Kurniawan, Rabu (7/2/2018).

Sebelumnya, pasangan calon Gus Ipul-Mbak Puti telah mencanangkan agenda ‘pendidikan gratis’ untuk SMA/SMK se-Jawa Timur. Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU.

Sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemprov Jawa Timur diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedang kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar, yakni SD dan SMP.

“Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim,” kata Puti saat di forum Rakerdasus PDI Perjuangan Jawa Timur akhir pekan lalu.

Andy Kurniawan menyebutkan, skema ‘pendidikan gratis’ itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan.

Bagaimana caranya? “Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.

Printah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelas Andy, mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.

Sementara, lanjut dia, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jawa Timur mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. “Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2,0 persen,” jelasnya.

Variabel kedua, urai dia, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh kota dan kabupaten.

Kota Surabaya tercatat paling tinggi. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp 3,5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. “Itu keperluan biaya per tahun ya,” ujarnya.

“Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130.000 – Rp 175.000 per bulan, dan SMK teknik Rp 170.000 – Rp 215.000,” rincinya.

Dengan proporsi di atas, apakah kebijakan ‘pendidikan gratis’ bisa dijalankan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno? Andy membuat simulasi sederhana: biaya riil (SPP dan biaya operasional) kali jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa.

“Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau Rp 1,4 triliun per tahun,” kata Andy.

Variabel ketiga, kata dia, yaitu metode alokasi penganggaran yang realistis. “Kalau melihat APBD Jawa Timur saat ini, paling tidak harus dinaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun.

“Ini agar pendidikan gratis bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan APBD Jatim. Jadi, sebenarnya ini sangat bisa. Ide Gus Ipul dan Puti itu patut diapresiasi,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS