JAKARTA – PDI Perjuangan menanggapi positif usulan pemerintah bahwa partai politik yang tak mengajukan calon presiden-calon wakil presiden pada Pilpres 2019, tak bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, hal tersebut didasari oleh kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional parpol dalam menyiapkan calon pemimpin.

Dia menilai, sanksi layak diberikan ketika hak dan kewajiban tersebut tak digunakan parpol. Hanya, sanksi yang dijatuhkan harus melalui kesepakatan bersama sebagai proses politik.

“Ini gagasan yang menarik dari pemerintah. PDI Perjuangan sebagai partai dalam pemerintahan menghormati keputusan pemerintah,” kata Hasto, Rabu (28/9/2016).

Diketahui, pemerintah membuat sejumlah aturan baru dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diusulkan ke DPR. Salah satunya, aturan untuk menghindari munculnya calon presiden tunggal dalam pemilu presiden.

Berdasarkan draf RUU Pemilu, ada sejumlah pasal yang mencegah terjadinya potensi calon tunggal. Salah satunya pada pasal 203 ayat (5) yang mengatur sanksi tegas apabila parpol peserta pemilu tidak ikut mengusung pasangan calon.

Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal pasangan calon, maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.”

Sementara itu, pemerintah akan mengajukan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR RI sebelum masa reses tiba, 28 Oktober depan. Pengajuan dilakukan usai pemerintah merampungkan pembahasan draf RUU tersebut.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan awal RUU Penyelenggaraan Pemilu. Percepatan dilakukan agar RUU tersebut dapat selesai pada semester I tahun depan.

“Sudah, sudah sepakat dengan Pak Rambe Kamarulzaman (Ketua Komisi II DPR) bahwa sebelum reses 28 Oktober sudah ada pembahasan awal. Minimal agendanya agar paling lambat Februari sudah selesai (RUU Penyelenggaraan Pemilu) karena tahapannya mulai Juni 2017,” kata Tjahjo, Selasa (27/9/2016).

Terdapat 13 isu krusial dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu isu penting yang diprediksi menuai perdebatan adalah ihwal syarat pencalonan presiden oleh partai politik dalam Pemilu 2019.

Karena Pemilu 2019 berjalan serentak, pemerintah dan DPR RI harus membuat sistem baru untuk menentukan syarat pengajuan capres oleh parpol. Kata Tjahjo, pemerintah akan menyerahkan pembahasan terkait hal tersebut kepada seluruh fraksi yang ada di Komisi II DPR RI.

Sejauh ini, menurut Tjahjo, beberapa partai menginginkan angka yang beragam terkait ambang batas pencapresan.

Sementara, untuk partai baru Tjahjo meminta agar mereka melobi pemerintah dan parlemen jika ada aspirasi yang ingin ditampung. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS