Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga daya saing industri manufaktur di tengah kenaikan biaya energi, logistik, dan persoalan akses BBM bersubsidi.

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk melindungi sektor manufaktur dari tekanan kenaikan biaya energi dan logistik yang dinilai semakin membebani dunia usaha.

Desakan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam forum tersebut, Novita menyoroti meningkatnya biaya produksi industri, terganggunya distribusi logistik, hingga persoalan pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang belakangan dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut telah menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha, khususnya sektor industri kecil dan menengah yang sangat bergantung pada akses energi serta kelancaran distribusi barang.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” tegas Novita.

Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian telah memiliki pemetaan yang komprehensif terkait besaran kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat gejolak harga energi sepanjang 2025 hingga 2026.

Menurut Novita, pemerintah perlu segera menghadirkan instrumen mitigasi yang terukur, mulai dari pemberian insentif fiskal, relaksasi perpajakan, subsidi energi untuk sektor industri, hingga dukungan terhadap sistem logistik di kawasan industri yang terdampak.

Selain persoalan biaya produksi, Novita juga menyoroti laporan mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang menyebabkan sejumlah pelaku usaha logistik, transportasi, hingga industri kecil mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai isu administratif semata karena berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan dalam setiap kebijakan energi. Menurutnya, masyarakat dan dunia usaha harus memperoleh informasi yang jelas agar tidak terjadi kebingungan maupun gangguan aktivitas ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Novita turut menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menilai berbagai persoalan yang muncul saat ini tidak lepas dari lemahnya sinkronisasi kebijakan antara sektor energi, industri, dan distribusi.

Karena itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina didorong membangun mekanisme koordinasi yang lebih solid agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.

“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” katanya.

Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa persoalan energi dan logistik yang tidak segera ditangani berpotensi mengurangi daya saing industri nasional, termasuk kemampuan Indonesia dalam memenuhi kontrak ekspor.

Menurutnya, gangguan distribusi bahan baku maupun produk jadi dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan pasar internasional terhadap sektor manufaktur Indonesia.

“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” ungkapnya.

Komisi VII DPR RI berharap pemerintah segera menyusun langkah strategis lintas kementerian guna menjaga stabilitas biaya logistik, menjamin akses energi bagi sektor industri, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

“Industri manufaktur adalah salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan sektor ini menanggung beban sendiri di tengah situasi yang semakin sulit,” pungkas Novita. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS