Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Nahdlatul Ulama sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, dan keadilan serta menolak segala bentuk intervensi politik menjelang Muktamar NU.

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, dan keadilan di tengah berbagai tantangan kebangsaan. Menurutnya, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik praktis maupun menjadi objek intervensi menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam Room Diskusi Serial 7 bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini,” tegas Hasto.

Menurutnys, sejak awal berdiri, NU memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga menjaga persatuan Indonesia melalui nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Bersama PNI, Muhammadiyah, dan berbagai komponen bangsa lainnya, NU dinilai ikut membentuk fondasi kebangsaan Indonesia.

Karena itu, ia mengingatkan agar NU tidak dijadikan arena perebutan kepentingan politik jangka pendek. “NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi pemikiran para pendiri NU yang dinilainya visioner, termasuk filosofi yang terkandung dalam lambang NU dan semangat Resolusi Jihad yang menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ia menilai sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan perlu terus diperkuat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan bangsa, mulai dari persoalan ekonomi, hukum, hingga kehidupan demokrasi.

Dalam forum yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menilai NU dan PDI Perjuangan merupakan dua kekuatan sosial yang hingga kini tetap konsisten merawat ideologi di tengah menguatnya pragmatisme politik dan disrupsi informasi.

“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” ujar Gus Ulil.

Diskusi tersebut juga menghadirkan Staf Khusus Wakil Presiden 2019–2024 Robikin Emhas, yang menegaskan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa yang harus terus dijaga melalui kolaborasi antara nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.

Melalui forum tersebut, Hasto berharap Muktamar NU menjadi momentum memperkuat peran organisasi sebagai kekuatan moral bangsa yang tetap berdiri di atas kepentingan umat, menjaga persatuan nasional, serta menghadirkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muktamar NU 2026 direncanakan 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS