JOMBANG – Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Mundjidah-Sumrambah paparkan bukti kemoderatan umat beragama dan cara-cara meningkatkan keamanan sosial di Kabupaten Jombang.

Pernyataan itu diungkapkan Cabup Mundjidah dalam sesi debat kedua pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jombang, Sabtu (16/11/2024).

Pada salah satu pertanyaan yang diajukan panelis soal toleransi umat beragama, paslon Mundjidah Wahab dan Sumrambah yang diusung PDI Perjuangan dengan percaya diri memaparkan bukti kemoderatan dalam beragama di Kabupaten Jombang yang sangat baik.

“Komitmen kami menjaga kerukunan umat beragama, kami punya wadah FKUB, sehingga hal-hal kebutuhan umat beragama bisa terfasilitasi. Kita memfasilitasi agama lain, termasuk pembangunan tempat ibadah, pelantikan pendeta di Pendopo Jombang,” kata Mundjidah.

Selain itu, putri pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah itu menjelaskan pada era kepemimpinannya bersama Sumrambah, Pemerintah Kabupaten Jombang mendapat penghargaan dari Gubernur Jatim atas terciptanya kerukunan umat beragama di kota santri.

“Alhamdulillah mendapat penghargaan dari Gubernur Jatim,” ucapnya.

Hal tersebut, menurutnya, tidak lepas dari peran seorang pemimpin daerah dalam menyatukan ragam keyakinan yang ada.

Cawabup Sumrambah menegaskan, pemimpin menjadi tonggak utama dalam kehidupan umat beragama yang penuh moderasi.

Oleh karenanya, tambah dia, paslon MuRah berkomitmen untuk terus memenuhi porsinya sebagai pemimpin, yang selalu ada di tengah masyarakatnya.

“Kami orang yang mencoba semaksimal mungkin menempatkan pemimpin adalah pelindung dan pengayom umat beragama,” kata Sumrambah.

Lebih lanjut dia menerangkan, persoalan sosial yang kerap dirasakan belakangan ini, yakni soal keamanan dan kenyamanan publik.

Maraknya aktifitas gangster, pelaku tawuran dan kericuhan tak luput dari pembahasan malam itu.

Menurut Sumrambah, permasalahan ekonomi menjadi masalah utama terutama untuk anak muda, sehingga mereka tidak mampu melakukan aktualisasi diri.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, minimnya ruang komunikasi yang intens antara pemimpin daerah dengan kelompok-kelompok tertentu juga bisa menjadi penyebabnya.

Sehingga, kebanyakan dari mereka pada akhirnya melampiaskan melalui aktivitas-aktivitas negatif.

Sumrambah lantas mencontohkan, bagaimana ruang komunikasi antar pemimpin dengan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat dapat meningkatkan lingkungan yang lebih positif.

“Kejadian menarik di Ploso, bagaimana SH Terate, Winongo, Nur Harias bersatu padu dalam kegiatan sosial di Kecamatan Ploso,” ujarnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS