JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menyoroti wacana pemerintahan Presiden Prabowo memperluas jaringan kereta cepat WHOOSH dari Jakarta hingga Surabaya.

Saat dalam rapat dengar pendapat membahas kinerja keuangan dan arah strategis PT Kereta Api Indonesia (Persero) di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025, Kanang menyampaikan kurang adanya kejelasan perencanaan terhadap proyek strategis tersebut.

“Ini wacana luar biasa hebat, wacana yang dirindukan. Kalau ini lahir, maka ini adalah puncak perkeretaapian di Indonesia,” ungkap Kanang, dikutip Senin (25/8/2025).

Namun dia mengingatkan, kalau wacana ini tidak disambut dengan roadmap dan business plan yang jelas, bisa-bisa justru menjadi beban baru, seperti kasus WHOOSH sebelumnya.

Pernyataan Kanang merujuk pada proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang hingga kini masih membukukan kerugian. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium pengelola proyek tersebut yang sebagian sahamnya dimiliki PT KAI, mencatat kerugian sebesar Rp 2,69 triliun pada 2024 dan terus menjadi perhatian Komisi VI DPR.

Kanang yang juga Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menilai pengembangan WHOOSH ke Surabaya seharusnya tidak terjebak pada euforia pembangunan tanpa landasan keuangan dan teknis yang matang.

Dia pun mempertanyakan kesiapan KAI dalam mengelola proyek skala besar ini. “Apakah sudah ada perencanaannya? Roadmap-nya? Business plan-nya? Jangan sampai ini hanya wacana politis tanpa kesiapan yang konkret,” tanya dia.

“Kita tidak ingin mengulang model WHOOSH Jakarta–Bandung yang sampai sekarang belum untung dan justru jadi beban keuangan,” imbuh mantan Bupati Ngawi dua periode itu.

Menurutnya, kritikan ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan KAI yang diterima DPR, laba bersih perusahaan pada 2024 sebesar Rp 1,1 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp 1,185 triliun pada 2025.

Kanang mempertanyakan apakah angka tersebut realistis atau justru menutupi potensi risiko finansial dari proyek WHOOSH dan investasinya di KCIC.

“Ini menjadi pertanyaan luar biasa. Apakah angka laba ini real atau hanya target kertas? Apakah WHOOSH sudah diperhitungkan juga? Kesan yang muncul, KAI tampak nyaman sekali dengan angka ini, padahal tekanan finansial sangat besar,” katanya.

Tak hanya soal finansial, Kanang juga menyoroti aspek teknis infrastruktur yang perlu disiapkan jauh-jauh hari, khususnya jika proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya benar-benar direalisasikan. Dia mendorong agar pemerintah dan KAI memanfaatkan infrastruktur rel yang sudah ada dan meminimalkan pembebasan lahan baru.

“Dari double track harus disiapkan menjadi empat track. Kalau bisa tanpa pembebasan lahan tambahan. Karena lebar rel WHOOSH itu berbeda, 1,4 meter lebih, sedangkan rel konvensional kita 1,067 meter,” jelas Kanang.

Menurutnya, negara-negara maju seperti di Eropa telah menerapkan skema infrastruktur ganda yang efisien untuk kereta cepat tanpa menggusur terlalu banyak lahan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari resistensi sosial dan pembengkakan biaya.

Lebih lanjut, Kanang kembali mengusulkan agar Indonesia mulai menerapkan model pemisahan antara operator dan prasarana—sebuah kebijakan yang telah banyak diterapkan di negara-negara maju dalam industri transportasi publik.

“Beban KAI ini terlalu berat. Di jalan darat, Damri tidak menguasai jalan. Di laut, Pelni tidak menguasai pelabuhan. Di udara, Garuda tidak menguasai bandara. Tapi di perkeretaapian, KAI memikul semuanya: rel, jembatan, sinyal, dan operasi,” tegas Kanang.

Ia mencontohkan, ketika ada jembatan rel rusak atau terjadi kecelakaan, KAI yang langsung disalahkan, meskipun seharusnya infrastruktur bisa ditangani oleh entitas berbeda.

“Kalau dipisahkan, akan luar biasa. Ini membuka peluang bagi swasta untuk berpartisipasi, baik di kereta barang maupun kereta cepat,” sebutnya.

Sistem terbuka ini, terang dia, akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan meringankan beban keuangan negara.

Diketahui, Rencana pengembangan WHOOSH dari Jakarta hingga Surabaya merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada akhir Juli lalu mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan mandat khusus untuk menuntaskan proyek strategis tersebut.

Namun, mandat presiden tidak boleh disikapi sekadar dengan “iya” politik tanpa perhitungan matang. Kanang mengingatkan bahwa kereta cepat adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan struktur pembiayaan, pengelolaan risiko, dan landasan hukum yang solid.

“Presiden ingin sesuatu, kita iya-iya saja, lalu kemudian jadi beban. Jangan sampai itu terjadi lagi,” pesannya.

Kanang juga menekankan bahwa manfaat proyek kereta cepat harus lebih dari sekadar pencitraan atau pembangunan infrastruktur fisik. Dia menuntut agar WHOOSH tidak hanya berdampak secara sosial atau politik, tetapi juga memberikan pemasukan yang berarti bagi negara. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS