MOJOKERTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Setia Pudji Lestari, menyayangkan rendahnya penyerapan anggaran yang dinilai belum mencapai 1 persen oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Salah satu OPD yang paling menjadi sorotan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Pendidikan, juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo.

Anggaran tahun 2022 mendatang misalnya, tambah Pudji, pihaknya akan melihat kurangnya anggaran wajib yang dimasukkan dalam RAB tahun 2022 tidak terakomodir dengan baik. Mengingat, dinas kesehatan harus melakukan langkah yang optimal untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda ini. Untuk itu, pihaknya meminta agar dinas tersebut mengoptimalkan penganggaran tersebut.

“Utamanya dinas kesehatan. Kalau kita lihat dari datanya, dinas kesehatan masih 00,3 peren. Artinya, belum ada 1 persen, dan ini yang kita sangat sayangkan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mereka dinas kesehatan membuat RAB-nya itu, saya kira tidak sesuai, sehingga tidak terserap dengan baik,” terang Pudji usai memimpin Rapat Banggar, Kamis (18/11/2021).

“Maka dari itu, untuk tahun 2022 kami minta agar dinas kesehatan optimal untuk penganggaran tersebut. Melawan Covid-19 itu penting loh, karena berhubungan langsung dengan masyarakat,” tambah Pudji.

RAB rumah sakit pemerintah juga tak luput dari sasaran kritik politisi PDI Perjuangan ini. Dia melihat pendapatan BLUD RA Basoeni yang dalam RAB APBD 2022 sebesar 37,5 Milyar, sedangkan menurut analisa badan anggaran DPRD bisa mencapai lebih dari anggaran tersebut.

“Itu kan menurut analisa tim banggar DPRD masih bisa naik menjadi sekitar 50 milyar, kenapa? Itu yang kami tanyakan pada dirutnya,” tegas politisi perempuan ini.

Pada dinas perdagangan dan perindustrian, ia menemukan hal yang tak jauh berbeda. Pada Raperda APBD 2022 yang disebutkan sebesar 700 juta tersebut masih bisa dinaikkan lagi.

“Kalau semua dinas seperti ini kan jadi kacau, sedangkan permasalahan yang perlu diselesaikan di masyarakat itu banyak. Kalau anggaran wajibnya saja kurang, bagaimana bisa bekerja?” jelasnya.

Tak hanya itu, proyeksi pajak dan retribusi daerah yang cenderung menurun juga menjadi sasarannya. Menurutnya, dengan munculnya kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam KUAPPS 2022 masih patut dipertanyakan, bagaimana strategi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 mendatang.

“Karena berdasarkan rasio kemandirian daerah, kabupaten ini cenderung masih bergantung pada pemerintah pusat. Coba saya tanya, bagaimana sih upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah? Ayo,” terangnya penuh semangat.

“Belum lagi kita bicara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi. Hancur sudah,” tambahnya.

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan mokokerto ini meminta kejelasan penyajian dan rincian penggunaan anggaran belanja daerah, di antaranya adalah berapa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, standar pelayanan minimal, hingga pendanaan program prioritas untuk pencapaian visi-misi bupati tahun 2021-2026.

“Kan ada pengeluaran wajib, pengalokasian anggaran untuk gaji, dan tunjangan karyawan, standar pelayanan minimal, mandatory spending yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan hingga pendanaan program prioritas untuk pencapaian visi misi bupati. Ini harus jelas, supaya program kerakyatan bisa segera terealisasi,” tuturnya. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS