MOJOKERTO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mengawal program pemerintah daerah agar tetap pada rel kepentingan rakyat. Melalui optimalisasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, fraksi partai berlambang banteng ini memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Setia Pudji Lestari, mengatakan, salah satu fokus utama saat ini adalah penertiban galian C ilegal. Sebagai anggota Komisi III, ia menilai aktivitas tambang tanpa izin telah mencapai titik mengkhawatirkan karena mengancam kelestarian lingkungan.

“Imbas banyaknya galian C ilegal akan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat karena sangat berpotensi memicu bencana seperti longsor dan banjir bandang. Pemda harus tegas dalam penertiban ini,” ujarnya.

Selain isu tambang, perempuan yang juga anggota Bapemperda tersebut juga menyoroti semrawutnya pemasangan jaringan kabel provider atau Wifi di jalan kabupaten. Ia mendesak adanya regulasi yang jelas agar pemasangan jaringan tidak liar dan mengganggu estetika serta ketertiban umum.

Terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mojosari, ia mengingatkan agar seluruh tahapan dilakukan secara prosedural dan sesuai aturan.

Di sektor kesejahteraan sosial, Fraksi PDI Perjuangan pasang badan untuk memastikan layanan kesehatan tidak terganggu, meski terjadi pemangkasan transfer dana pusat sebesar Rp316 miliar.

Sekretaris Komisi IV, Nurida Lukitasari, menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) adalah harga mati.

“Kami di Banggar terus mengawal agar pemerintah tetap mengamankan anggaran UHC. Pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap terjamin dan tidak boleh dikorbankan karena efisiensi anggaran,” ujar Nurida.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi I, Debra Septia Eka Haris Putry, mengingatkan pemerintah agar efisiensi tidak mengabaikan kesejahteraan ASN. Menurutnya, dukungan anggaran bagi BKPSDM sangat penting untuk membentuk aparatur yang profesional.

“ASN yang sejahtera dan profesional adalah kunci utama dalam melayani kepentingan rakyat secara optimal,” terangnya.

Anggota Banggar sekaligus Komisi I, H. Akhmad Anwar, menambahkan, pihaknya fokus pada tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam fungsi legislasi, ia memastikan setiap pembahasan Raperda, khususnya terkait administrasi pemerintahan, dilakukan secara partisipatif.

“Setiap regulasi yang dihasilkan harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Akhmad.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Elia Joko Sambodo, bergerak pada penguatan ekonomi akar rumput. Selain memfasilitasi pendampingan UMKM dan pencegahan pemalsuan merek dagang bagi perajin sepatu, Elia juga melakukan pengawasan ketat terhadap dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Prof. dr. Soekandar dan RSUD RA Basoeni.

“Kami juga menyalurkan bantuan sosial sebanyak 600 paket sembako di wilayah Trawas, Pacet, Gondang, dan Jatirejo sebagai bentuk kepedulian langsung terhadap warga kurang mampu,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Hartono, menekankan, seluruh kerja fraksi bermuara pada penyerapan aspirasi melalui reses dan kunjungan lapangan.

“Kami selalu hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung permasalahan warga. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen menjaga harmoni sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD melalui kerja-kerja nyata,” terangnya. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS