Senin
07 September 2026 | 1 : 25

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Selama Menunggu Jadwal Pelantikan yang Mundur, Mas Ipin Pastikan Honorer di Trenggalek Tak Menganggur

pdip-jatim-240605-masipin-1

TRENGGALEK – Gelombang penolakan mulai bermunculan atas kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan untuk menunda pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Apalagi calon PPPK yang saat ini statusnya masih tenaga honorer khawatir akan menganggur selama menunggu jadwal pelantikan, karena kontrak yang telah disepakati hanya sampai pertengahan tahun.

Menanggapi hal itu, Bupati Mochamad Nur Arifin mengatakan, para tenaga honorer tidak perlu khawatir karena Pemkab Trenggalek akan memperpanjang kontrak tenaga honorer sampai waktu pelantikan tiba.

Dengan perpanjangan kontrak tersebut, tenaga honorer atau non-ASN tidak akan kehilangan penghasilan selama menunggu pelantikan.

“Jadi kebijakannya di Trenggalek walaupun belum diangkat PPPK, (tenaga honorer) tetap bekerja di satuan unit kerjanya masing-masing. Nanti kontrak kerjanya akan diperbarui, diperpanjang,” kata Mas Ipin melalui akun Instagramnya @avinml, Senin (10/3/2025).

Bupati muda yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu menyebutkan, dalam seleksi PPPK tahun 2024, pemkab membuka formasi sesuai jumlah honorer yang ada di daerah setempat.

Formasi tersebut sengaja disiapkan untuk meningkatkan statusnya dari honorer menjadi PPPK.

“Jadi PPPK tidak usah risau masing-masing satker (satuan kerja) akan memperpanjang kontraknya hingga pelantikan,” ucap alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Sedangkan untuk penundaan pelantikan CPNS hingga bulan Oktober 2025, Pemkab Trenggalek tidak bisa berbuat banyak selain mematuhi penjadwalan yang disusun pemerintah pusat.

Mas Ipin menyebutkan Pemkab Trenggalek sebenarnya telah merencanakan pelantikan 100 orang CPNS pada bulan Mei atau Juni.

“Itu kami tidak bisa kerjakan, karena kita butuh pertimbangan teknis BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai). Kalau NIP turun, baru haknya (PNS) bisa diterima,” tutup Pjs Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Kedungwaru Siap Rebut Kemenangan Pemilu

TULUNGAGUNG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar konsolidasi internal dalam rangka Musyawarah ...
BERITA TERKINI

Dewanti: Investasi Pariwisata Harus Diikuti Kesiapan Infrastruktur

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan, masifnya investasi di sektor ...
BERITA TERKINI

Semeru Erupsi, Eko Yunianto Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

Anggota DPRD Jatim Eko Yunianto meminta mitigasi Gunung Semeru diperkuat, jalur evakuasi dipastikan siap, serta ...
KABAR CABANG

Komitmen Perkuat Konsolidasi, Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Rejotangan Siap Menangkan Pemilu 2029

TULUNGAGUNG – Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Rejotangan terbentuk dengan ...
BERITA TERKINI

Yuzar Rasyid Dorong Warga Segera Urus Perubahan Desil Agar Bansos Tepat Sasaran

KEDIRI — Anggota DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mendorong warga yang mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba untuk ...
BERITA TERKINI

Arjuna Minta Verifikasi Data Kemiskinan Dilakukan Jemput Bola

SURABAYA — Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Arjuna Rizki Dwi Krisnayana meminta proses verifikasi dan koreksi data ...