NGAWI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Diana AV Sasa mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini. Hal tersebut disampaikannya saat agenda silaturahmi bersama GP Ansor dan Banser Kabupaten Ngawi, Jumat (22/5/2026).

Keprihatinan itu muncul setelah kembali mencuat kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan institusi pendidikan berbasis agama atau pondok pesantren. Sebelumnya kasus serupa terjadi di Ponorogo, dan terbaru muncul di Ngawi.

Menyikapi rentetan kasus tersebut, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur itu menegaskan pentingnya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun demikian, ia meminta proses hukum tetap ditegakkan secara adil dan serius.

“Kita juga harus bisa membedakan antara menghormati pesantren sebagai kultur, dan perbuatan melawan hukum oleh oknum dari pesantren,” ujarnya.

Srikandi PDI Perjuangan yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan itu berharap aparat penegak hukum menangani perkara seperti ini secara serius dan transparan.

“Saya kira dengan adanya kepastian hukum, korban lain yang mungkin belum berani melapor bisa segera melaporkan kepada aparat kepolisian,” tegasnya.

Agar kejadian serupa tidak kembali terulang, Diana mendorong adanya regulasi yang memungkinkan negara hadir melakukan pengawasan terhadap lingkungan pondok pesantren.

Menurutnya, selama ini lingkungan pondok terkesan cukup tertutup sehingga perlu ada standar tertentu untuk meminimalisasi potensi kekerasan seksual.

“Saya kira negara wajib hadir melalui produk kebijakan, sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi,” kata Diana Sasa.

Ia mencontohkan perlunya pengaturan mengenai standar kamar santri, sistem pengawasan, hingga akses pemantauan oleh orang tua.

“Orang tua santri juga harus bisa memantau, misalnya melalui aplikasi. Selama ini terkesan tertutup, bahkan untuk bertemu orang tua hanya bisa dilakukan beberapa kali saja,” ujarnya.

Diana juga menyayangkan dugaan kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan yang selama ini mendapat kepercayaan besar dari masyarakat.

“Orang tua menitipkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan dari para ulama. Karena itu kepercayaan tersebut harus dijaga,” katanya.

Selain penegakan hukum, Diana menilai perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi hal yang tidak kalah penting. Terutama terkait pendampingan psikologis dan perlindungan dari perundungan.

“Para korban harus mendapatkan perlindungan sebagai saksi. Harus dikawal secara psikologis dan dilindungi dari bullying,” tandasnya. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS