JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Presiden dapat memilih figur dari internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, maupun kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.

Menurut Said, ketiga opsi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Karena Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pilihan figur perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.

Said menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu. Proses tersebut berlangsung dalam kerangka pemerintahan, dengan Presiden mengajukan dua nama untuk dipilih MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Opsi pertama, Presiden dapat memilih figur dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Partai Gerindra atau tokoh yang berada dalam lingkar pemerintahan. Pilihan ini dinilai memiliki keuntungan dari sisi kedekatan politik dan keselarasan dengan Presiden.

Selain kader Gerindra, Presiden juga dapat mempertimbangkan tokoh dari partai koalisi lainnya. Dalam menentukan pilihan, sejumlah pertimbangan dapat diperhitungkan, mulai dari kekuatan politik di DPR hingga kemampuan teknokratis dan pengalaman pemerintahan.

“Opsi kedua, Presiden Prabowo dapat mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Pilihan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai upaya membangun persatuan sekaligus memperkuat dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen,” beber Said Abdullah, dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Adapun opsi ketiga adalah memilih figur yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Menurut Said, presiden dapat mempertimbangkan kalangan profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan sesuai kebutuhan pemerintahan.

Meski terdapat tiga alternatif, Said berpandangan sosok ideal wakil presiden sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, tetapi tetap mampu membangun hubungan kerja yang selaras dengan Presiden.

Figur tersebut juga perlu memiliki pengalaman dan rekam jejak pemerintahan sehingga dapat membantu Presiden merumuskan kebijakan serta menyelesaikan persoalan strategis nasional.

Menurut Said, wakil presiden harus mampu melengkapi kepemimpinan nasional, memahami karakter Presiden, dan memberikan dukungan dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan, baik dalam jangka pendek maupun menengah.

Namun, ia mengingatkan agar keberadaan wakil presiden tidak menciptakan persaingan kepemimpinan atau munculnya matahari kembar di pemerintahan.

Said menilai keselarasan hubungan Presiden dan Wakil Presiden penting agar pemerintahan dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta menjaga kesinambungan pembangunan.

Ia juga memandang pasangan kepemimpinan yang solid berpeluang melanjutkan kerja sama pada Pemilu 2029 sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan lebih berkelanjutan oleh masyarakat.

Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dinilai paling memahami kebutuhan dan tantangan pemerintahan yang dipimpinnya.

“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” demikian pandangan Said Abdullah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS