BANYUWANGI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital “Swalayan Baznas” (SwaBAZ). Aplikasi ini memudahkan masyarakat ikut dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara mandiri, praktis, dan transparan.
Melalui SwaBAZ, para muzakki (pemberi zakat) dapat menyalurkan donasi, memilih program, menentukan mustahik (penerima zakat), hingga memantau laporan penggunaan dana secara mandiri.
Ketua Baznas Banyuwangi, Dwiyanto, menjelaskan, aplikasi SwaBAZ memberikan keleluasaan masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan donasi. Melalui aplikasi tersebut, muzakki dapat melakukan pendaftaran, menentukan program penyaluran, hingga memantau perkembangan penggunaan dana.
“Aplikasi ini beroperasi dengan prinsip swalayan. Muzakki bisa melayani diri sendiri, melakukan berbagai aktivitas pengelolaan ZIS secara mandiri, di mana pun dan kapan pun tanpa perantara, namun tetap dalam pengawasan Baznas Kabupaten,” ujar Dwiyanto saat menghadiri peluncuran SwaBAZ di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (12/11/2026).
Aplikasi ini juga menyajikan riwayat lengkap kapan, berapa, dan ke mana dana telah disalurkan. Laporan ini bisa diakses kapan saja sehingga lebih transparan.
Dalam proses penyaluran, SwaBAZ menyediakan basis data mustahik yang telah melalui asesmen Baznas. Muzakki dapat memilih penerima manfaat berdasarkan data tersebut agar penyaluran bantuan lebih terarah.
Selain memilih penerima yang sudah terdaftar, masyarakat juga dapat mengusulkan calon penerima dari lingkungan tempat tinggalnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, aplikasi SwaBAZ dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.
“Aplikasi sesuai dengan tuntutan era sekarang, dimana masyarakat membutuhkan layanan yang simpel, cepat, dan tidak membuang waktu. Tidak harus datang ke bank atau kantor Baznas hanya untuk menyalurkan zakat maupun sedekah,” ujar Ipuk.
Dia menekankan, kemudahan akses ini harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, tambah dia, dana yang dihimpun Baznas merupakan amanah masyarakat sehingga penyalurannya harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Bantuan bukan sekadar disalurkan, lalu selesai. Tapi harus ada monitoring dan evaluasi. Harus dipastikan bagaimana kelanjutannya, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ipuk juga meminta Baznas terus memantau program-program pemberdayaan yang dijalankan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
“Pemkab sangat menapresiasi kepada Baznas yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Banyuwangi, terutama penanganan kemiskinan,” kata Ipuk. (ars/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












