PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Sunyoto, menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat (reses) di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (14/2/2026) malam. Kegiatan reses tersebut dihadiri sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, dan puluhan warga.
Sunyoto menyampaikan, aspirasi masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur jalan. Sejumlah usulan yang masuk merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur sebelumnya, termasuk proyek di depan SMKN 1 Badegan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) tahap pertama.
“Usulan aspirasi dari masyarakat, terutama infrastruktur, melanjutkan yang kemarin itu pokir tahap pertama. Diusulkan untuk dilanjutkan,” ujarnya.
Selain itu, warga di Desa Karangan juga meminta agar pembangunan jalan yang masih rusak dapat diteruskan. Ia menyebut terdapat empat titik di Desa Karangan dan tiga titik di Desa Badegan yang menjadi prioritas usulan.

Wakabid Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu menjelaskan, aspirasi yang dihimpun pada reses bulan ini akan diajukan untuk realisasi tahun anggaran 2027, apabila nantinya disetujui.
Pasalnya, pada tahun 2026 tidak tersedia pokir akibat adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut, Kabupaten Ponorogo mengalami pemotongan transfer dana dari pusat sebesar Rp261 miliar. Dampaknya, masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum merata.
“Karena 2026 tidak ada pokir, ada pemotongan anggaran dari pusat sehingga terjadi efisiensi,” jelas Sunyoto.
Ia juga mengungkapkan, kebutuhan infrastruktur jalan poros kabupaten cukup besar. Jika dihitung secara keseluruhan, kebutuhan bisa mencapai sekitar Rp800 miliar. Namun pada tahun mendatang, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp75 miliar.
“Ponorogo pemotongannya Rp261 miliar, sehingga infrastruktur yang belum rata masih banyak sekali. Kalau dihitung kebutuhan poros kabupaten bisa sampai Rp800 miliar, tapi tahun yang akan datang tersedia sekitar Rp75 miliar,” paparnya.
Bahkan, tambah dia, infrastruktur seperti drainase dan rabat jalan, belum bisa tercover untuk tahun ini karena yang menjadi prioritas masih jalan poros. Meski demikian, ia berharap usulan masyarakat tetap diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Harapannya aspirasi bulan ini bisa direalisasikan 2027,” tandas Sunyoto. (jrs/set)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













