Kamis
29 Oktober 2026 | 11 : 53

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

RAPBD Trenggalek 2024 di-Dok, Ini 5 Besar Belanja di Dinas

pdip-jatim-231126-apbd-nggalek

TRENGGALEK – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun disetujui melalui Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (25/11/2023).

APBD 2024 antara lain akan berfokus pada infrastruktur yang tetap menjadi prioritas, di samping anggaran wajib yang di antaranya untuk penanganan stunting maupun kemiskinan ekstrem.

“Kalau di-track down, lima besar belanja itu ada di dinas keciptakaryaan, seperti PU dan PKPLH, kemudian yang mandatory adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Ditambahkan oleh Mas Ipin, anggaran wajib lainnya seperti gaji pegawai tentu mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya rekrutmen PPPK serta terkait UU ASN yang sampai akhir 2024 diharuskan menyelesaikan penataan tenaga non ASN.

“Honorer dulu digaji pemerintah 200-300 ribu mereka mungkin masih ada yang mau. Tapi sekarang kalau jadi outsourcing berarti harus sesuai UMK,” tuturnya.

“UMK kita saja sudah kita usulkan naik 2,3 juta. Tentu pasti akan ada beban gaji yang cukup signifikan di tahun 2024,” imbuh Mas Ipin.

Kemudian yang lain terkait dana transfer, meskipun berupa hibah seperti bantuan keuangan desa maupun alokasi dana desa, menurut Mas Ipin sejatinya di desa digunakan kembali untuk belanja modal.

Karena itu perlu didorong pemanfaatannya nanti fokus kepada infrastruktur. Sehingga anggaran di bawah yang cukup besar bisa digunakan membarengi infrastruktur yang dibangun oleh kabupaten.

Selain itu, Bupati Mas Ipin juga berharap Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Sehingga pada APBD 2024 juga terdapat beberapa belanja spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Rapat paripurna juga memberikan persetujuan terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 dan persetujuan terhadap Propemperda tahun 2024.

Juga persetujuan terhadap perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek. (man/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dana Desa Dipangkas hingga 70%, Guntur Wahono Serap Keluhan Kades di Blitar

BLITAR – Pemangkasan Dana Desa (DD) hingga 70 persen menjadi keluhan utama kepala desa (kades) di Kabupaten Blitar. ...
EKSEKUTIF

Proyek Pengendalian Banjir Surabaya Ditargetkan Rampung Pertengahan November

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan sejumlah proyek penanganan genangan, termasuk pembangunan ...
KRONIK

Penguatan Pendidikan Karakter Anak, Ansari Dorong Sinergi Rumah dan Sekolah

PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, pembentukan ...
LEGISLATIF

Dividen BUMD Bergantung pada Bank Jatim, Fuad Benardi Soroti Kinerja Direksi

SURABAYA – Kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang masih didominasi Bank Jatim menjadi ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Targetkan Aktivasi Desa Kreatif di 157 Desa Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, Novita Hardini, menargetkan aktivasi desa kreatif ...
LEGISLATIF

Tekan Pengangguran, Amithya Dorong Pendataan Ketenagakerjaan Menyeluruh di Kota Malang

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Disnaker ...