BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna DPRD setampat, Rabu (16/7/2025).

Rapat paripurna DPRD Banyuwangi dalam rangka penyampaian nota pengantar KUA-PPAS Tahun 2026 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono, didamping Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto yang diikuti anggota DPRD lintas fraksi.

Juga hadir Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Asisten Bupati, M Yanuar Bramuda, jajaran kepala SKPD, camat dan lurah.

Dalam penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD tahun 2026, Ipuk mengatakan, APBD tahun 2026 merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029.

Ia juga menegaskan, kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut.

“Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD),” ujar Ipuk di hadapan rapat paripurna.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, dengan mempertimbangkan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jatim, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 diproyeksi pada kisaran 5 persen.

Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 75,38, indeks kesejahteraan sosial diproyeksikan sebesar 0,62, persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,59 persen dan indeks reformasi birokrasi sebesar 95.

“Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel,” jelas Ipuk.

“Adapun tema pembangunan tahun 2026, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif untuk menurunkan kemiskinan,” lanjutnya.

Beberapa poin penting dalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, di antaranya, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang mengalami penyesuaian akibat kondisi global yang sangat bergejolak pada tahun ini.

Target pendapatan daerah sebesar Rp2,558 trilyun atau turun 26,34 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp3,473 trilyun.

Penyesuaian pendapatan ini dari komponen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan menjadi Rp750,884 dari APBD tahun 2025, yaitu sebesar Rp702,3 milyar. Pendapatan transfer turun menjadi Rp1,757 trilyun atau turun 35,39 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp2,719 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,10 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp51,248 milyar menjadi Rp50,170 milyar.

“Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2,535 trilyun, mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp3,406 trilyun,” terang Ipuk.

Jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2026 diperkirakan minus Rp22,401 milyar dari minus Rp66,519 milyar pada APBD tahun 2025. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2026 sebesar Rp22,369 milyar yang merupakan estimasi SILPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2026 sebesar Rp44,771 milyar.

“Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi,” tandas Ipuk. (ars/set)