JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penilaian kepada rakyat mengenai kinerja dirinya dan pemerintah yang dipimpinnya. Apapun penilaian rakyat, Jokowi dan seluruh kabinet kerja akan terus bekerja keras.
“Tugas kita adalah bekerja keras. Saya beserta seluruh kabinet akan terus bekerja keras karena memang tugas kita bekerja,” tandas Jokowi usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Dalam survei yang dirilis Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Selasa (12/9/2017) lalu, yang melibatkan seribu orang sampel di 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 68,3 persen responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang 2017.
Tingkat kepuasan publik ini naik tipis 1,8% dibandingkan 2016 yang mencapai 66,5%, dan pada 2015 sebesar 50,6%.
Sebelumnya, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei 4-14 Maret 2017, yang hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sebesar 66,4%.
Sementara survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMCR) pada 14-20 Mei 2017 mencatat sekitar 69% publik nasional puas terhadap jalannya demokrasi saat ini.
“Dari tahun ke tahun publik puas dengan kinerja presiden,” kata peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS, Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017) lalu.
Adapun kepuasaan publik meningkat terhadap tiga bidang utama, yakni bidang hukum, ekonomi dan maritim. Pada bidang hukum, sebanyak 64,0 persen merasa puas atas kinerja pemerintah di 2017.
Pada tahun sebelumnya, kepuasan sebanyak 62,1 persen dan pada 2015 kepuasan publik tercatat 51,1 persen.
Di bidang ekonomi pada 2017, sebanyak 56,9 persen publik merasa puas. Pada 2016, tercatat 46,8 persen publik merasa puas. Sementara di 2015, kepuasan publik sebesar 30,0 persen.
Di bidang maritim pada 2017, sebanyak 75,5 persen publik merasa puas. Tahun sebelumnya, ingkat kepuasan publik tercatat sebesar 63,3 persen. Sementara pada 2015 kepuasan publik berada pada angka 59,4 persen.
Arya menjelaskan, naiknya tingkat kepuasan publik pada bidang ekonomi karena dalam kurun waktu lima tahun kondisi pembangunan mengalami peningkatan.
“Dibandingkan lima tahun lalu, kondisi perekonomian keluarga tidak banyak mengalami perubahan, begitu juga kondisi perekonomian secara umum. Namun, kondisi pembangunan dianggap sangat baik dibandingkan 5 tahun yang lalu,” kata Arya.
Sementara pada bidang hukum, kata dia, kepuasan meningkat karena munculnya optimisme publik terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, misalnya dukungan memperkuat KPK, mendorong reformasi di Kepolisian dan keinginan memberantas mafia peradilan.
Hal serupa, menurut Arya, juga terjadi pada sektor maritim.
“Optimisme publik di bidang maritim juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di bidang pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan serta komitmen mewujudkan negara maritim yang besar dan memperkuat pertahanan maritim,” kata dia. (goek)
