LAMONGAN – Persoalan banjir menahun di kawasan Bengawan Jero masih menjadi sorotan tajam. Masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Lamongan mendesak pemerintah agar tidak sekadar memberi janji, melainkan segera mengeksekusi program normalisasi sungai secara nyata.

​Aspirasi mendesak tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umar Buwang, menggelar Reses Tahap II di dapil tersebut. Wilayah yang meliputi Kecamatan Sekaran, Karanggeneng, Maduran, Sukodadi, serta kawasan paling terdampak seperti Kalitengah dan Turi, secara tegas menyuarakan tuntutan yang sama.

​”Masyarakat masih terus menagih janji pemerintah untuk segera merealisasikan program normalisasi sungai yang selama ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir,” ujar legislator yang akrab disapa Buwang, Minggu (5/7/2026).

​Dampak Sistemik Banjir Bengawan Jero
​Banjir akibat luapan Bengawan Jero bukan lagi sekadar genangan air musiman, melainkan ancaman serius bagi roda kehidupan warga.

“Pendangkalan sungai yang parah dan belum optimalnya sistem drainase menjadi akar masalah utama yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen,” katanya.

​Akibatnya, kerugian masif harus ditanggung oleh masyarakat setempat, meliputi Sektor Pertanian, Infrastruktur dan Akses serta Perekonomian Lokal.

“Lahan sawah dan tambak warga kerap terendam hingga memicu gagal panen. Kemudian kerusakan jalan pasca-banjir mengganggu mobilitas harian. Banjir juga melumpuhkan aktivitas pasar dan usaha rumahan akibat akses pemukiman yang terisolasi,” tuturnya.

​Aspirasi Warga: TPT dan Perbaikan Jalan
​Selain normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang, warga Dapil IV juga menuntut langkah taktis pasca-bencana. Warga mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat genangan air.

​”Masyarakat di wilayah Dapil IV meminta perbaikan jalan pasca-banjir. Serta adanya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah terdampak banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Kalitengah,” ucapnya.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Dinanti
​Melalui forum reses ini, Buwang menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi ini agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, penanganan Bengawan Jero tidak bisa ditunda lagi dan membutuhkan sinergi lintas sektoral.

​”Warga menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Bengawan Jero. Sehingga persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dapat segera teratasi,” kata Buwang, anggota DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan.

Suara Akar Rumput: “Kami Lelah Menghitung Kerugian”
Mardi, salah satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Kalitengah yang turut hadir dalam forum reses tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa warga di kawasan hilir Bengawan Jero, seperti Kalitengah dan Turi, sudah berada di titik jenuh karena harus berkompromi dengan luapan air setiap tahunnya.

​”Banjir di sini bukan lagi sekadar genangan, tapi sudah mematikan urat nadi ekonomi kami. Petambak gagal panen, petani merugi, dan jalanan rusak parah setelah air surut. Kami tidak butuh janji politik atau sekadar peninjauan lokasi. Yang kami tagih adalah kapan alat berat diturunkan untuk normalisasi,” ujar Mardi.

​Menurut Mardi, penanganan parsial seperti pemberian bantuan logistik saat banjir sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah.

“Kami butuh kepastian infrastruktur yang kokoh agar bisa bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang banjir susulan,” ucapnya.

​Bola panas penanganan banjir berada di tangan pemerintah. Masyarakat Lamongan menanti, apakah anggaran dan kebijakan ke depan benar-benar berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan warga Bengawan Jero, atau justru membiarkan nestapa tahunan ini kembali berulang.(mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS