SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak adanya aksi nyata menindaklanjuti penetapan status keadaan darurat bencana nonalam akibat penyakit mulut dan kuku (PMK) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono,

Menurutnya, langkah Pemprov Jatim ini harus diikuti tindakan yang lebih konkret, mengingat dampak luas yang ditimbulkan terhadap sektor peternakan dan perekonomian daerah.

Status darurat PMK yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 itu, dinilai penting untuk mengatasi wabah PMK yang sudah meresahkan masyarakat peternak.

Namun, Deni menilai bahwa status darurat saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Yakni pemulihan sektor peternakan yang terdampak parah.

“Kami di DPRD Jatim sudah mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar untuk penanganan wabah ini, namun itu belum cukup. Peternak kita butuh lebih dari sekadar bantuan, mereka butuh solusi yang menyentuh langsung kehidupan mereka yang terancam,” kata Deni di Surabaya, Senin (3/2/2025).

Dia mengungkapkan, banyak peternak kehilangan hewan ternaknya gegara PMK, dan ini berpotensi menghancurkan mata pencaharian mereka.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono

Untuk memulihkan kembali sektor peternakan, lanjut dia, pemerintah perlu segera menambah anggaran untuk bantuan langsung kepada peternak yang terdampak dan mempercepat penyaluran bantuan tersebut.

“Pemerintah harus lebih cepat dalam menangani dampak wabah ini. Terlalu banyak peternak yang masih kesulitan, bahkan ada yang kehilangan seluruh ternaknya. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera menyediakan anggaran untuk peternak terdampak,” ujar legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Aktivis GMNI ini juga menyampaikan bahwa DPRD Jatim siap untuk terus mengawal kebijakan yang ada dan memastikan anggaran serta bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia menegaskan bahwa penanganan wabah PMK tidak bisa bersifat reaktif, melainkan harus ada upaya yang lebih sistematis dan terencana.

Deni juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, untuk mencari solusi jangka panjang.

Menurutnya, penanganan wabah PMK bukan hanya soal mengatasi dampak saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor peternakan ke depan.

“Kami mendorong agar seluruh pihak terkait duduk bersama dan mencari solusi yang lebih menyeluruh. Penanganan wabah ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan anggaran yang ada, tapi juga perlu ada kebijakan yang mendukung pemulihan sektor peternakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS