JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan pun mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Tentunya, kata Puan, hal ini diperkukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah dia.

Di sisi lain, cucu Bung Karno tersebut minta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending.

“Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” tutur Puan.

Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

“Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urainya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

“Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS