JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pimpinan DPR juga terbuka terhadap kemungkinan menemui langsung perwakilan peserta aksi.

Puan meminta masyarakat yang mengikuti demonstrasi tetap menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi berjalan aman dan tidak menimbulkan kericuhan.

“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya terdapat empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan masing-masing.

Puan mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. “Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar mantan Menko PMK tersebut.

Mengenai rencana perwakilan peserta demonstrasi yang ingin bertemu pimpinan DPR, Puan menegaskan tidak ada penutupan ruang dialog.

Menurutnya, pimpinan DPR bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi selama ini bergantian menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi melalui audiensi.

“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelasnya.

“Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Karena itu, Puan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR menemui peserta aksi di kompleks parlemen.

“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menegaskan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi maupun audiensi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. DPR memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

Puan mengatakan DPR terus membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah persoalan telah dibahas melalui audiensi antara pimpinan DPR, komisi maupun perwakilan masyarakat.

Pada Rabu (26/8/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima audiensi perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pada hari yang sama, pimpinan DPR bersama Komisi VI menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia yang meminta kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.

DPR juga terus menerima masukan masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, pimpinan DPR bersama alat kelengkapan dewan telah menerima audiensi perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).

“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS